Topik

Suarakan Opinimu dengan Memilih Topik Berikut Ini

BERIKAN OPINIMU

 

Opini Terkini:

Achmad Ubaidillah • 2019.02.21 05:38

Jika ada yg mengatakan bahwa banyak yang menikah karena terpaksa, maka dapat disimpulkan bahwa bukan poligami nya yg salah tapi masalahnya ada di manusianya sendiri. Menikah itu hakikatnya utk menjalankan ibadah (dalam islam) tujuannya adalah Samawa (sakinah, mawaddah, warohmah) maka dasarnya haruslah saling cinta bukan kerana terpaksa. Poligami itu sesuatu hal yang diperbolehkan oleh agama islam dg ketentuan2 tertentu, salah satunya adalah keridhoan dr sang istri utk M#nikah lagi (tentu dg ketentuan2 ug sesuai dg ajaran agama) bahkan sang istri pun bisa menolak hal tersebut jika memang tidak ridho jika suaminya m#nikah lagi. Jadi bagi setiap muslim tidak akan setuju dg kalimat "Poligami harus ditinggalkan krn sdh tidak sesuai dg perkembangan zaman" karena Poligami pun sudah diatur secara rinci dlm ajaran agama islam (ketentuan2nya).

Opini Terkini:

Novi Dwi Cahyono • 2019.02.22 03:39

Sudah sepantasnya, di era yg serba modern seperti sekarang ini, kita harus ikut dalam arus pergerakan kaum milenial, Namum, sepantasnya lah kita tidak meninggalkan budaya bangsa kita sendiri, Yang artinya, meskipun kita hidup di era digital, namun kebudayaan dan adat harus tetaplah di lestarikan, Sebab, budaya dan adat indonesia adalah harga diri kita semua sebagai anak bangsa.. Begitu banyak kebudayaan" kita yg sudah banyak di klaim oleh orang luar, sebagai budaya mereka, seperti contohnya reok ponorogo yg di klaim milik malaysia, dan masih banyak lagi.. Kenapa bisa seperti iku ? Sebab kita sebagai anak bangsa, khususnya generasi muda, seakan tak mau peduli dengan kebudayaan asli bangsanya sendiri, Kebudayaan tak terawat, sudah jarang generai" sekarang ini yang berjuang dan belajar untuk kelestarian budaya indonesia agar tetap terjaga

NL Delon Manik • 2019.02.14 12:57

Selamat siang Bro & Sis, jika boleh saya menambahkan salah satu pemikiran saya yang mengganjal saat ini, yaitu: mengenai hutang BPJS yang bertambah besar kemungkinan besar dikarenakan: Pertama, tidak dilakukannya single number identification dan rekonsiliasi untuk Nomor Induk Kependukan Dukcapil dengan Nomor BPJS Kesehatan, nomor BPJS Tenaga Kerja, nomor NPWP, Aset Pribadi sehingga mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat atas hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara serta hukum yang berlaku. Hal ini dapat meminimalisir permainan berbagai oknum termasuk Perusahaan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya serta terdapat data update atas seluruh masyarat yang berada di luar negeri dan didalam negeri. Kedua, perlu dilakukannya satu atap satu pintu atau Departemen Khusus, yang terintegrasi online dan mudah atas akses Hukum bagi seluruh masyarakat dalam menjalani aktivitas perekonomian, hukum, sosial dan budaya, dll. Semoga kedua hal bahan pemikiran saya ini dapat menjadi pertimbangan pada badan Eksekutif, Legislaltif dan Yudikatif. Salam bahagia Bro & Sis.

Opini Terkini:

Opini Terkini:

Hero Goid • 2019.02.22 18:10

Saya kira memang perlu, walaupun tidak membuat efek jera. Tetapi penegakan hukum harus tetap berjalan apalagi menyangkut para pelaku korupsi. Undang undang tentang korupsi memang belum terlalu greget. Seharusnya para koruptor yg terbukti melakukan korupsi harus di miskinkan, tidak boleh mencalonkan menjadi wakil rakyat, tudak ada remisi dalam bentuk apapun untuk para koruptor.

Farhan Maulana • 2019.02.13 05:33

Sebaiknya untuk korupsi itu tembak mati saja,karena candu seperti narkoba

Muhammad FAQIH NADHIM • 2019.02.08 05:45

Penahanan para koruptor di indonesia. Menurut saya tidak memberi efek jera kepada para tahanan, sebaiknya harus ada kebijakan yang lebih dari sekedar penahan saja, semisal memberikan penahanan dan menjadikan mereka pekerja yang dirasakan rakyat kecil semisal kuli bangunan, mereka harus merasakan penderitaanya agar mendapatkan efek jera.

Ade Surya Dinata • 2019.02.06 19:35

menurut saya walaupun hanya diborgol saja tidak akan membuat jera tahanan kpk , justru saya lebih setuju para DPR membuat undang undang tentang hukuman mati bagi para koruptor , walaupun saya tahu itu melanggar HAM tapi itu adalah cara efektif untuk membuat jera para koruptor di negeri ini .

Priadi Sihombing • 2019.02.04 11:49

Menurut saya borgol tidak ngaruh.. Yg penting Sikat semua Kerugian Yg dibuat olehnya. Dengan apa yg dimiliknya.

Dandi Putra • 2019.02.02 22:45

Menurut saya setuju saja, dan saya rasa mereka udh gk ada malunya juga. Tapi untuk lebih membuat para koruptor menjadi jera, dan yg ingin mencoba2 berbuat demikian juga takut. Kita harus berkomitmen membuat RUU yang sangat tegas. Kalau bisa apa salahnya para koruptor di asingkan. Bukan dipenjara 1-2 tahun dan diberi makanan enak. Hukum kita semakin bertambah umur Indonesia harus makin kuat dan makin tegas

Fajar Isnanto • 2019.02.02 17:52

Hukum mati saja miskinkan keluarganya yang suka foya foya pakai uang rakyat, gada otak memang koruptor.

Muhammad Ikhlasul Farhan • 2019.01.31 08:02

Borgol untuk tahanan kpk memang bukan hal yang membuat jera, tapi ini adalah salahsatu langkah awal untuk pemberantasan korupsi. Tak harus selamanya dengan cara-cara yang besar, dengan hal kecilpun kita bisa mengupayakan pemberantasan korupsi di negeri ini. Borgol untuk para tahanan bisa digunakan sebagai alat sanksi sosial. Koruptor yang tangannya terborgol mungkin akan merasa malu saat bertemu media. Saya pribadi merasa gerah melihat tingkah koruptor yang tanpa borgol bisa melambaikan tangan ke media sambil tersenyum sumringah tanpa sadar dan ingat dengan apa yang telah mereka lakukan.

Sindy Aritonang • 2019.01.30 11:41

Perlu. Kalau perlu dipermalukan sekaligus. Borgol itu sebagai simbol pencuri. Pencuri uang rakyat, dan penyeleweng amanah rakyat

Sem Jr. • 2019.01.23 17:35

Menurut saya para pelaku koruptor tidak akan jerah dgn hanya diborgol saja tetapi harus adanya suatu hukuman yang harus diciptakan oleh pemerintah untuk membuat mereka jerah dan tidak adanya perlakuan khusus pada koruptor yang memiliki banyak uang

Opini Terkini:

Novi Dwi Cahyono • 2019.02.22 03:50

Pilpres di tahun 2019 ini aku berharap, indonesia kedepannya semakin maju, Perekonomian indonesia bisa semakin membaik, Dan tentunya semua tak luput dari kebijakan prrsiden dan para staf"nya, Maka siapapun nanti yg jadi presiden di pemilu 2019 ini, Mudah"an kedepannya bisa membawa perubahan bangsa, ke arah yang lebih baik, Infrastruktur semakin membaik, lapangan kerja semakin banyak, perekonomian indonesia semakin unggul di mata dunia, dan tentunya kesejahteraan rakyat yang merata,

alnixon star • 2019.02.13 19:56

Harapan di tahun politik ini tentunya berjalan dengan aman,damai,dan adil.mampu menggambarkan apa itu nilai-nilai demokrasi. Jangan dikarenakan berbeda pilihan lalu kehilangan keluarga atau teman, dan jelilah terhadap berita/asumsi yang kita dapat lalu membagikannya keberbagai media tanpa fakta /data yang komprehensif. Sesungguhnya perbedaan pilihan itulah bagian dari demokrasi.

Yasser Ibrahim • 2019.02.08 17:53

Dalam Tahun Politik suatu hal yang wajar terjadi kepadatan dinamika namun tidaklah wajar apabila dilakukan dengan cara-cara yang secara langsung berimplikasi pada persaudaraan dan persatuan. Kedewasaan berdemokrasi Indonesia hari ini sedang dalam pertumbuhan namun tidak dibarengi dengan derap langkah faham ideologis para inisiator, deklalator dan pejuang bangsa ini ketika menuju kemerdekaan. Semoga di Tahun Politik ini, masyarakat khususnya Pemuda berperan aktif membangun demokrasi dengan diskursus subtansif secara kemasyarakatan sehingga tersampaikan secara gamblang isu-isu serta masalah dengan mencari solusi bersama sehingga terhindar dari kegaduhan, kebisingan tahun politik 2019 ini.

Adnan Iskandar • 2019.02.08 14:06

pesta demokrasi, banyak sekali harpan yang ingin saya sampaikan memang pedas asin itu sangat dibutuhkan dalam masakan, seperti di demokrasi kita tolonglah jangan menambah garam atau cabe yang berlebihan maka rasanya menjadi tak karuan, jangan lagi menyebarkan isu isu palsu yang tak mencerminkan sebagaiman orang yang berpendidikan

Nikmatul Jannah • 2019.02.03 04:03

Sebenarnya saya pribadi untuk harapan tahun politik di 2019 ini tidak terlalu menggebu-gebu. Karena apa, meskipun politik terus bergulir tapi nyatanya kenikmatan masih hanya di rasakan oleh segelintir orang. Ketika suatu sistem negara masih belum tertata rapi. Penggerak politikpun juga masih akan tetap bekerja sesuai prosedurnya atau mungkin bisa dikatakan sebatas formalitas belaka. Jadi, ketika banyak rakyat mengukir banyak harapan kalau pada kenyataan nantinya semua itu juga masih sebatas harapan juga. Ya, buat apa? Padahal gebrakan itu perlu di lakukan untuk Indonesia lebih baik. Semisal di bidang pendidikan. Sangat di sayangkan, ketika menteri pendidikan diganti sistem kurikulum juga ikut diganti tanpa ada persiapan materi pembelajaran yang memadai, proses full day sudah diterapkan dengan dalih PR dihapuskan tapi kenyataannya guru di sekolah tetap melanggar dengan dalih "ini bukan PR, ini tugas. Toh juga cuma sedikit", dan masih banyak lagi yang lainnya. Harapan saya di tahun politik 2019 cuma satu yaitu gebrakan menuju Indonesia lebih baik tanpa ada pelebelan pemberontak bagi kaum-kaum yang ingin menuntut kemajuan indonesia.

Dandi Putra • 2019.02.02 22:51

Tahun politik bukan harus memperkuat ideologis politik masing-masing. Yang lain juga harus diperkuat. Termasuk persatuan. Saya berharap dengan panasnya tahun politik sekarang kita tidak ikutan panas juga. Kita adem ayem kan demokrasi. Bak kata seperti World Cup (piala dunia) , ini hanya 1 kali 5 tahun. Mari sama-kita sukseskan. Jangan Golput

Sindy Aritonang • 2019.01.29 13:37

Harus lebih baik. Orientasi seorang pemimpin adalah untuk semata2 kesejahteraan rakyat! Tidak lagi ada perpecahan antar rakyat

Bernadette iza Tiara • 2019.01.26 07:03

Harapan saya deMokrasi di Indonesia lebih ditegakkan lagi. Dalam artian demokrasi yang damai dan tidak semena-mena semua ada batas batasannya, Dan saya berharapa rakyat lebih menghargai pemimpin pemimpin yang sudah berusaha keras bekerja untuk rakyat walaupun tidak semua berhasil

Jeky Brayen Manibo • 2019.01.25 12:34

Harapan saya untuk tahun politik 2019 adalah pemerintah lebih memperhatikan pendidikan Indonesia terlebih untuk sekolah-sekolah yang ada di pelosok Indonesia, agar pendidikan Indonesia lebih baik lagi untuk kemajuan bangsa.

Veronika Djani • 2019.01.25 07:42

Harapan saya di tahun politik ini agar para pemimpin tidak hanya banyak bicara menyampaikan visi dan misi belaka,tetapi harus banyak bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara. Kasihan dengan masyarakat kecil yang berharap kepada pemerintah namun visi dan misi yang mereka sampaikan tidak diwujudkan ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š Semoga di tahun ini Bangsa kita semakin maju ๐Ÿ˜Š

Opini Terkini:

Dandi Putra • 2019.02.02 22:59

Kalau belum terjadi cepat-cepat kabur dan laporkan ke ortu atau orang yg dapat dipercaya . Kalau seandainya sudah terjadi ya laporkan cepat. Minimal pertama kepada Ortu. Pertama dari sekarang ajarkan anak atau siapapun untuk terbuka terhadap ortu. Sebagai langkah antisipasi awal. Selanjutnya, dibuat lagi hukum yg tegas. Seperti pengedar narkoba Hukum mati. Begitupun kejahatan seksual apa salahnya di kebiri saja. Biar kapok. Saya rasa semua pasti setuju

Kyu Rain • 2019.01.23 11:28

Kalau sebelum dilecehkan, saya pasti cepet2 melapor, mencari perlindungan. Tapi kalau sudah terjadi, mungkin saya akan mengumpulkan keberanian saya dulu untuk melapor, biasanya org kalau abis dilecehkan gt mentalnya tertekan. "Setiap org punya harkat martabat yg seharusnya TIDAK dilecehkan." Pelakunya pasti bolos pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan wkwk. Naudzubillah. Semoga semua terlindungi dari kejahatan:)

diyah rusma • 2019.01.11 16:48

Melapor sudah pasti. Karena sebagai perempuan, apatis bukanlah hal yang benar. Dengan melapor, selain menangkap pelaku, secara tidak langsung sebagai cara untuk mengedukasi kepada sesama perempuan untuk lebih hati-hati dan โ€œmelekโ€ tentang bahaya seksual yang sedang marak di negara kita. Dengan melapor kita memberikan efek jera bagi pelaku, dan juga memberikan pengertian kepada sesama bahwa menghormati dam menghargai antar sesama gender juga perlu.

Okta Velinda • 2019.01.09 23:26

Beranilah. Walaupun kadang hukum tidak berpihak. Tapi sebagai wanita kita harus berani dan menunjukkan bahwa wanita tidak bisa di remehkan begitu saja dengan memanipulasi hukum untuk melindungi para kaum bejat. Kaum bejat yang berlindung di bawah naungan hukum di atas penderitaan wanita itu sungguh dia lebih bejat dan lebih hina dari pada air mani.

Ika Handayani Paturu' • 2019.01.04 18:38

Harus berani ! kenapa harus takut ? Indonesia adalah negara Hukum , Hukum harus tetap ditegakkan dan kekerasan seksual termasuk delik pelanggaran susila .. Tetapi membuat sebuah laporan harus memiliki aspek pendukung. Bukti adalah kunci bagaimana bisa menang dipersidangan . Kumpulkan bukti yang kuat , Jangan sampai Aduan yang dilaporkan menjadi bumerang diri sendiri.

Hamsiyah Hamsiyah • 2019.01.03 01:13

Harus berani melapor. Karna perempuan pun punya hak yang sama seperti manusia lainnya. Apalagi jika sudah terjadi pelecehan seksual, mari berani melawan agar tidak ada lagi wanita-wanita lain yg selanjutnya akan di lecehkan. Perempuan harus tangguh menghadapi sebuah penganiayaan

SYAHRULLAH - • 2019.01.02 01:41

Tentunya saya akan melapor, entah kepada pihak berwajib atau orang-orang tertentu Apalagi jika saya sebagai korban, perempuan yang memiliki sifat kental untuk bercerita ketika ada masalah

biita ta • 2018.12.31 21:48

Tentu saya akan melapor, karena kita sebagai warga negara memiliki hak untuk mendapat perlindungan . Dan demi menegakkan hukum di negara ini kita harus berani melaporkan kekerasan yang terjadi demi tercapainya kedamaian dan keamanan. Apalagi sebagai seorang wanita yang dianggap lemah pastinya bnyak yang memanfaatkan hal itu untuk membuat suatu kejahatan. Sehingga kita sebagai seorang wanita haruslah berani, demi diri kita dan juga orang lain.

Jazau Hasani • 2018.12.31 20:53

Penghapusan kekerasan seksual merupakan tanggungjawab negara oleh karena itu perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi korban kekerasan seksual. Indonesia semakin membutuhkan UU Penghapusan kekerasan seksual karena kini semakin berkembang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Sementara hukum materil dan formil yang mengaturnya sangat terbatas. Saat ini semua jenis kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat dapat diproses secara hukum, karena tidak tersedia perangkat hukumnya.

inayatun nimah02 • 2018.12.31 16:16

Sedia Payung Hukum Sebelum Terjadi Kekerasan Seksual Inayatun Niโ€™mah Institut Agama Islam Negeri Kudus [email protected] Indonesia merupakan negara hukum. Peraturan hukum di Indonesia sudah sangatlah baik, namun hal ini tidak dibarengi dengan aksi yang nyata. Sehingga terkadang menimbulkan presepsi bahwa hukum di Indonesia hanya slogan manis yang tertulis. Terbukti dengan masih maraknya tindakan kekerasan seksual yang terjadi pada negara hukum itu sendiri. Maraknya kasus kekerasan seksual, khususnya pada kaum perempuan dan anak-anak di Indonesia menjadi ide dasar untuk dicetuskannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bentuk penanggulangan kasus kekerasan seksual. Lalu, seberapa besarkah peran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bagi payung hukum di Indonesia? Masihkah ada harapan Indonesia terbebas dari kasus kekerasan seksual? RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan ide yang dilahirkan oleh DPR RI yang masih sampai saat ini dibahas diparelemen. RUU ini diusut atas anggapan ketidakberdayaan kaum perempuan dan anak-anak yang menjadi incaran pelaku kekerasan seksual, dengan dalih posisi mereka lebih rendah dibandingkan si pelakunya. Hal tersebut memunculkan RUU yang memiliki tujuan untuk melindungi warga negaranya, khususnya perempuan dan anak-anak ini digadang-gadang menjadi payung hukum di negara Indonesia. Namun, sampai sekarang RUU tersebut belum juga disahkan. Sudah dua tahun lamanya RUU penghapusan kekerasan seksual hanya diendapkan begitu saja dimeja DPR RI. Belum ada tindak lanjut khusus yang menjadi titik temu mengenai pembahasan RUU tersebut. Mandeknya proses pengesahan RUU membuat banyak kalangan resah dan gelisah pada semua pihak, terutama pihak yang menjadi korban atas kasus tersebut. Padahal sudah banyak sekali korban kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia namun kasus ini tidak kunjung mendapatkan perlindungan dari pihak yang berwenang. Payung hukum di Indonesia harus segera ditegakkan sebelum semakin merabaknya kasus kekerasan seksual yang merajalela kemana-mana. Hal ini menjadi bentuk upaya penanggulangan agar tidak membiarkan Indonesia larut dalam kubangan darurat kekerasan seksual yang dapat menjadikan turunnya nilai normalitas bangsa Indonesia itu sendiri. Dilansir dari data lembar fakta catatan Komnas Perempuan, bahwa setiap harinya ada tiga puluh lima perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual, atau setiap hari ada dua sampai tiga perempuan yang menjadi korban kasus tersebut. Bahkan, Komnas Perempuan tahun 2016, juga mengatakan lebih lanjut bahwa kekerasan seksual di Indonesia telah menempati posisi kedua terbesar sebagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan setelah KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, menjadi hal yang sangat urgen bagi ranah hukum di Indonesia. Terutama kekerasan yang dialami kaum yang dilemahkan seperti perempuan. RUU ini, menjadi harapan besar agar mampu menjadi usaha penyelesaian secara signifikan terkait kasus yang sudah sangat membuat muak untuk didengar di kalangan masyarakat. DPR RI diharapkan segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengingat kasus seperti Baiq Nuril seorang guru honorer yang dilecehkan atasannya, kemudian kasus Agni seorang mahasiswi yang menjadi korban pencabulan. Dan masih banyak kasus kekerasan lain yang telah menodai kaum-kaum yang berakhir pada kemalangan tak teradilkan. Sementara disisi lain, banyak korban pelecehan seksual yang tidak berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Dengan alasan, sering kali tidak mendapatkan keadilan bahkan diabaikan. Mirisnya, pelaku yang berbuat keji tersebut tidak mendapatkan hukuman. Malahan para predator kekerasan seksual tersebut dengan bebas dan leluasa bisa berlaku seenaknya bahkan tidak takut melakukan aksinya dinegara hukum itu sendiri. Lalu, masihkah hal ini membuat bungkam tataran hukum? Dan membiarkan banyak korban berjatuhan? Sudah banyak desakan dari beberapa organisasi perempuan di Indonesia yang menginginkan segera disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual. Beberapa organisasi tersebut seperti; IFLC (Indonesian Feminist Lawyers Club), JKP3 (Jaringan Pekerja Prolegnas Pro Perempuan), dan Pengurus Pusat Fatayat Nahdhatul Ulama. Organisasi tersebut merupakan organisasi yang berkumpul untuk menjadi pihak pembela wanita di Indonesia agar dilindungi. Melihat sudah semakin sensitifnya kasus kekerasan seksual yang terjadi dan harus mendapat tindak lanjut khusus yang progresif kedepan. Dari uraian diatas, sebaiknya pandangan mengenai RUU penghapusan kekerasan seksual, lebih terfokus pada rencana bagaimana negara melakukan pencegahan, melawan, menindak lebih lanjut bagi pelaku kekerasan seksual, agar tidak semakin banyak korban-korban yang berjatuhan. Karena RUU menjadi hal yang urgen bagi pihak-pihak yang dilemahkan atas kasus ini. Kekerasan seksual apapun bentuknya harus segera dimusnahkan dari ranah hukum di Indonesia. Sebab, hal tersebut tidak hanya menjadi peleceh kasus genderisasi saja. Tetapi, sudah menodai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bentuk kejahatan tangan-tangan predator seksuql yang tidak bertanggung jawab. Jadi, dengan disahkannya RUU penghapusan kekerasan seksual tidak hanya memberikan slogan-slogan manis yang tertulis saja. Namun, Indonesia diharapkan mempunyai payung penegak hukum khusus yang mendorong memberi efek jera dan hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak kekerasan seksual secara tuntas. Maka, lindungi orang tercintamu dan orang terdekatmu! Indonesia aman tanpa kekerasan seksual!