Jangan Biarkan Anies Kelamaan Jomblo

Sudah empat bulan lebih kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI kosong. Hingga tulisan ini disusun, Partai Gerindra memang sudah sepakat memberikan jatah kursi Wagub DKI pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setelah polemik yang berlarut-larut.

Kini, perdebatan antara kedua partai yang memang berhak mengisi kekosongan posisi wagub itu masih juga belum selesai.

Gerindra, walaupun katanya “legowo,” masih ingin calon yang disodorkan PKS nanti melewati uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Kalau gak lolos, menurut Ketua DPD Gerindra M. Taufik, bisa saja jatah Wagub DKI jatuh pada Gerindra.

“Jadi harus ada lewat fit and proper test, kan belum tentu mereka (cawagub dari PKS) lulus. Nah, bisa jadi (masih ada kesempatan buat Gerindra) kalau ada permintaan. Benar enggak?" Demikian Taufik seperti dikutip Tribunnews.com.

Sementara menurut Anggota Majelis Syuro PKS Triwisaksana, uji kelayakan dan kepatutan tak perlu dilakukan. Sani—demikian sapaan Triwisaksana—mengatakan, proses fit and proper test biasanya hanya dilakukan pada pemilihan pejabat badan usaha milik daerah, kepala dinas, dan sejenisnya. Sedangkan untuk posisi wagub, tak perlu.

“Mana ada wakil gubernur, gubernur, kepala daerah di tempat lain dites dulu? Seharusnya hanya memperkenalkan, bukan tes,” ujar Sani kepada CNNIndonesia.com.

Entah sampai kapan adu ngotot ini berlangsung. Yang jelas peran Wagub sangat penting dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena jika mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Wagub juga memiliki tugas bersifat pengawasan seperti mengawasi kinerja pemerintah daerah. Kursi kosong wakil gubernur otomatis membuat Gubernur DKI Anies Baswedan pincang.

Apalagi kalau kita ingat dulu ketika Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama menduduki Gubernur dan Wagub DKI. Mereka berdua membagi tugas dengan baik. Jokowi blusukan ke berbagai wilayah, sementara Basuki “jaga gawang” memberesi birokrasi.

Ada satu lagi fungsi Wagub yang tidak kalah penting menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu apabila gubernur berhalangan karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau karena suatu pelanggaran atas sumpah jabatan, maka di situlah fungsi wakil gubernur menjadi vital.

Jadi, jangan biarkan Anies jomblo terlalu lama. Jakarta tak butuh drama dua parpol rebutan jabatan. Jakarta butuh Wagub segera.

Bagaimana menurutmu?

Tanggapan pendukung

M Syarif Hidayatulloh wrote: Terbuka saja untuk semua partai melalui fit and proper test
14-02-2019, 15:41
Gopal 46 wrote: Jangan lama lama harus ada pendamping biar diarahin
14-02-2019, 15:41