Sri Suryani

Sri Suryani
57 POIN

Sri Suryani mendapat members.gained_points_message_votes "Perempuan Era Disrupsi Mampu Selama bangsa ini menomor sekiankan eksistensi mutlak kehormatan perempuan, maka akan terjal jalannya dalam mencapai cita-cita menjadi negara yang berdaulat secara penuh. Ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih mangkrak, angka perempuan menjadi korban semakin bertambah serta terombang-ambingkan nasibnya. Sampai saat ini mengadukan kejadian naas yang dialami akibat kekerasan seksual menjadi suatu hal yang sia-sia bagi beberapa kasus, bahkan bisa menjadi beban bagi pengadu karena sampai saat ini kecacatan penanganan kasus kekerasan seksual yang kurang obyektif dan terlalu condong merujuk pada isu moralitas pengadu. Ada pelaku yang lolos karena alasan-alasan tidak logis yang mana merugikan secara psikis dan mental korban. Seperti sudah tidak perawan sebelum terlaksananya kekerasan seksual, atau karena sedang mabuk. Padahal kualitas perempuan yang berada di suatu negara dapat menjadi salah satu acuan penilaian kemajuan di negara itu sendiri. Bagaiman kondisi perempuan di India dengan Amerika? ​Moralitas pun tidak bisa dipukul secara merata seluruh negara adalah sama, karena di dalam lingkaran besar akan terbagi lingkaran kecil dan lingkaran kecil lagi dan lagi hingga sampai lingkaran paling kecil yakni keluarga. Hukum moralitas hanya berlaku untuk lingkup budaya lingkaran-lingkaran tersebut. Seperti seorang gadis tinggal di ibukota dengan letak rumah dekat dengan pusat kota memiliki hobi dugem serta mengenakan bikini, lingkaran kecil tidak akan mengatakan itu sebuah pelanggaran moral karena memang gadis tersebut terbentuk di lingkaran budaya yang seperti itu dan memiliki hukum moralitasnya sendiri. Sehingga begitu lucu jika sebuah hukum negara ditegakkan atas nama moralitas. Hal tersebut menunjukan jika kualitas penalaran kemanusian di negara ini memang sedang mengalami perkembangan yang sebenarnya merupakan sebuah kemunduran jika ditilik dari sejarah penegakan hukum pada masa lampau zaman kerajaan. ​Pada era Majapahit, seperti yang dikemukakan oleh penelitian arkeolog Niken Wirasanti bahwasanya zaman itu perempuan memiliki kemerdekaan sebagai manusia yang selalu memiliki perkembangan berfikir. Seperti dalam penelitiannya etos kerja perempuan Jawa kuna yang ternyata kesetaraan sebenarnya memang sudah eksis pada saat itu, banyak perempuan yang berprofesi sebagai pimpinan kelompok petani, pedagang, perajin dan lain sebagainya. Perihal kekuasaan yang sifatnya kerajaan zaman tersebut pun sudah pernah dikuasai oleh seorang perempuan, meskipun hanya yang memiliki garis keturunan kerajaan yang bisa menempati kursi kekuasaan. Hak karir disamaratakan terhadap semua gender, sayangnya pada saat itu masih mengenal kelas sosial karena masih penganut sistem kasta. ​Ditunjang dengan pemaparan dari historia.id oleh salah satu jurnalisnya pada tahun 2017 tentang hukum yang melindungi perempuan pada era Majapahit yang tertulis seperti pada prasasti Cangu. Prasasti tersebut menerangkan hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual yang atau dapat disebut strisanggrahana. Selain prasasti tersebut, juga ada bab paradara pada perundang-undangnya, yakni secara rinci membahas tindak pidana kekerasan seksual berserta ganti rugi yang diterima oleh korban. Hukumannya pun beragam, seperti denda berupa sejumlah bilangan pada saat itu seperti berapa laksa sesuai tindakan yang dilakukan sampai hukuman mati. Paradara mengatur sedemikian rupa pelanggaran yang terlaksana akibat seksual, salah satunya jika seorang laki-laki menguntit seorang perempuan lalu dirayu secara tidak langsung memaksa atau jika sekarang kita menganggapnya sebagai pemaksaan secara mental dan psikologis akan menerima hukuman yang berbeda dengan seorang lelaki yang mendatangi kediaman seorang perempuan yang bersuami dan dengan paksa melakukan seksual akan menerima hukuman mati atau sah dibunuh oleh sang tuan rumah atau suaminya. Berpijak pada pemaparan paragraf ini, jika ditanyakan apakah seorang pria pada zaman itu merupakan pria yang lurus tanpa nafsu yang membabi buta, jawabannya tidak, karena dijelaskan selanjutnya pada era itu prostitusi telah ada dan memang legal oleh kerajaan sehingga pihak istana juga memungut pajak terhadap tempat tersebut. Sehingga dunia pernafsuan alias seksualitas memang ditangani dengan sangat baik. ​Sedikit menengok masa lalu, rasanya hukum saat ini sangat jauh, apalagi penggodokan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terlampau sangat lamban. Sudah seyogyanya pemerintah mau studi banding ke masa lampau. Tak hanya membandingkan dengan kebijakan sebelumnya namun lebih menyoroti kesejarahan kebijakan perempuan setiap masa, membandingkan, memilih, dan menyusun poin-poin yang seharusnya lebih jitu dalam menangani kasus kekerasan. Strategi ini harus diambil oleh banyak pihak dalam menghadapi era disrupsi yang juga berlaku dalam pentuan poin pengesahan RUU tersebut karena sudah menjadi cita-cita bersama jika keadilan merupakan titik kemenangan. ​Jika kemenangan adalah keadilan maka musuhnya hanya ketidakadilan yang tergambar saat ini pada pertimbangan yang diambil untuk memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual, salah satunya moralitas. Perawan, pakaian, kesadaran (mabuk), dan lain sebagainya merupakan hak moral pribadi serta lingkungan budayanya. Jika hukum negara terlalu repot mengurus moral seseorang takutnya akan lupa mengurus ketajaman berpikir maju dan lupa berkemanusiaan. ​Masa peperangan/penjajahan di Indonesia memang menjadi awan gelap bagi perempuan. Setelah itu lahirlah penggagas perempuan pada zamannya untuk mengembalikan kedudukan perempuan, diteruskan setelah kemerdekaan sampai pada zaman orde baru. Saat revolusi, perjuangan perempuan bangkit telah dibangun sedikit demi sedikit, yang menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia tanpa memandang gender dan kelas sosial. Hasilnya dapat dinikmati sampai sekarang. Intinya, perempuan tidak hanya bertanggung jawab menuntut pengesahan RUU tersebut namun juga bertanggung jawab memiliki strategi dalam menghadapi peristiwa kekerasan itu terjadi. Hukum hanya bersifat memberi sanksi serta memberi penekanan terhadap angka kasus. Tetapi tetap saja perbuatan seseorang tidak dapat dikontrol secara keseluruhan oleh sebab itu, sangat wajib melakukan antisipasi. Tindakan antisipasi seperti, menyuarakan ajakan atau penyuluhan tentang perempuan yang harus berani berbicara dan bertindak ketika terdesak kejadian kekerasan tersebut. Selain itu dapat membuatkan infografik tentang tata cara pengaduan kasus kekerasan seksual secara merata. Bisa juga mendirikan perkumpulan untuk menyembuhkan trauma mental psikologis perempuan. Sehingga jika poin RUU yang disahkan tidak melingkupi semua yang dibutuhkan pada kasus ini, perempuan bisa bertindak sendiri. Membangun mental dan etos perempuan Indonesia lebih baik dengan menggunakan kacamata disrupsi. ​Sehingga pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memang harus segera dilaksanakan demi mewujudkan negara yang berdaulat secara hukum. Berlawanan dengan itu, perempuan Indonesia sendiri juga harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi akubat disahkan maupun ditundanya pengesahan RUU tersebut. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan sebuah langkah keadilan, bukan jawaban keadilan, karena lamban dan keteterannya penggodokan yang ditambah maupun pangkas menjadikan lebih ragu atas poin RUU yang bakal disahkan. Pentingkah? Apapun jadinya, kita punya tanggung jawab yang sama pada korban kekerasan seksual yakni memenangkannya dalam keadilan, yang artinya mendukung secara bantuan pengajuan hukum serta non hukum untuk memulihkan kembali menjadi sejatinya perempuan Indonesia." .

2019.02.05 18:02

Sri Suryani mendapat members.gained_points_message_votes "Perempuan Era Disrupsi Mampu Selama bangsa ini menomor sekiankan eksistensi mutlak kehormatan perempuan, maka akan terjal jalannya dalam mencapai cita-cita menjadi negara yang berdaulat secara penuh. Ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih mangkrak, angka perempuan menjadi korban semakin bertambah serta terombang-ambingkan nasibnya. Sampai saat ini mengadukan kejadian naas yang dialami akibat kekerasan seksual menjadi suatu hal yang sia-sia bagi beberapa kasus, bahkan bisa menjadi beban bagi pengadu karena sampai saat ini kecacatan penanganan kasus kekerasan seksual yang kurang obyektif dan terlalu condong merujuk pada isu moralitas pengadu. Ada pelaku yang lolos karena alasan-alasan tidak logis yang mana merugikan secara psikis dan mental korban. Seperti sudah tidak perawan sebelum terlaksananya kekerasan seksual, atau karena sedang mabuk. Padahal kualitas perempuan yang berada di suatu negara dapat menjadi salah satu acuan penilaian kemajuan di negara itu sendiri. Bagaiman kondisi perempuan di India dengan Amerika? ​Moralitas pun tidak bisa dipukul secara merata seluruh negara adalah sama, karena di dalam lingkaran besar akan terbagi lingkaran kecil dan lingkaran kecil lagi dan lagi hingga sampai lingkaran paling kecil yakni keluarga. Hukum moralitas hanya berlaku untuk lingkup budaya lingkaran-lingkaran tersebut. Seperti seorang gadis tinggal di ibukota dengan letak rumah dekat dengan pusat kota memiliki hobi dugem serta mengenakan bikini, lingkaran kecil tidak akan mengatakan itu sebuah pelanggaran moral karena memang gadis tersebut terbentuk di lingkaran budaya yang seperti itu dan memiliki hukum moralitasnya sendiri. Sehingga begitu lucu jika sebuah hukum negara ditegakkan atas nama moralitas. Hal tersebut menunjukan jika kualitas penalaran kemanusian di negara ini memang sedang mengalami perkembangan yang sebenarnya merupakan sebuah kemunduran jika ditilik dari sejarah penegakan hukum pada masa lampau zaman kerajaan. ​Pada era Majapahit, seperti yang dikemukakan oleh penelitian arkeolog Niken Wirasanti bahwasanya zaman itu perempuan memiliki kemerdekaan sebagai manusia yang selalu memiliki perkembangan berfikir. Seperti dalam penelitiannya etos kerja perempuan Jawa kuna yang ternyata kesetaraan sebenarnya memang sudah eksis pada saat itu, banyak perempuan yang berprofesi sebagai pimpinan kelompok petani, pedagang, perajin dan lain sebagainya. Perihal kekuasaan yang sifatnya kerajaan zaman tersebut pun sudah pernah dikuasai oleh seorang perempuan, meskipun hanya yang memiliki garis keturunan kerajaan yang bisa menempati kursi kekuasaan. Hak karir disamaratakan terhadap semua gender, sayangnya pada saat itu masih mengenal kelas sosial karena masih penganut sistem kasta. ​Ditunjang dengan pemaparan dari historia.id oleh salah satu jurnalisnya pada tahun 2017 tentang hukum yang melindungi perempuan pada era Majapahit yang tertulis seperti pada prasasti Cangu. Prasasti tersebut menerangkan hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual yang atau dapat disebut strisanggrahana. Selain prasasti tersebut, juga ada bab paradara pada perundang-undangnya, yakni secara rinci membahas tindak pidana kekerasan seksual berserta ganti rugi yang diterima oleh korban. Hukumannya pun beragam, seperti denda berupa sejumlah bilangan pada saat itu seperti berapa laksa sesuai tindakan yang dilakukan sampai hukuman mati. Paradara mengatur sedemikian rupa pelanggaran yang terlaksana akibat seksual, salah satunya jika seorang laki-laki menguntit seorang perempuan lalu dirayu secara tidak langsung memaksa atau jika sekarang kita menganggapnya sebagai pemaksaan secara mental dan psikologis akan menerima hukuman yang berbeda dengan seorang lelaki yang mendatangi kediaman seorang perempuan yang bersuami dan dengan paksa melakukan seksual akan menerima hukuman mati atau sah dibunuh oleh sang tuan rumah atau suaminya. Berpijak pada pemaparan paragraf ini, jika ditanyakan apakah seorang pria pada zaman itu merupakan pria yang lurus tanpa nafsu yang membabi buta, jawabannya tidak, karena dijelaskan selanjutnya pada era itu prostitusi telah ada dan memang legal oleh kerajaan sehingga pihak istana juga memungut pajak terhadap tempat tersebut. Sehingga dunia pernafsuan alias seksualitas memang ditangani dengan sangat baik. ​Sedikit menengok masa lalu, rasanya hukum saat ini sangat jauh, apalagi penggodokan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terlampau sangat lamban. Sudah seyogyanya pemerintah mau studi banding ke masa lampau. Tak hanya membandingkan dengan kebijakan sebelumnya namun lebih menyoroti kesejarahan kebijakan perempuan setiap masa, membandingkan, memilih, dan menyusun poin-poin yang seharusnya lebih jitu dalam menangani kasus kekerasan. Strategi ini harus diambil oleh banyak pihak dalam menghadapi era disrupsi yang juga berlaku dalam pentuan poin pengesahan RUU tersebut karena sudah menjadi cita-cita bersama jika keadilan merupakan titik kemenangan. ​Jika kemenangan adalah keadilan maka musuhnya hanya ketidakadilan yang tergambar saat ini pada pertimbangan yang diambil untuk memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual, salah satunya moralitas. Perawan, pakaian, kesadaran (mabuk), dan lain sebagainya merupakan hak moral pribadi serta lingkungan budayanya. Jika hukum negara terlalu repot mengurus moral seseorang takutnya akan lupa mengurus ketajaman berpikir maju dan lupa berkemanusiaan. ​Masa peperangan/penjajahan di Indonesia memang menjadi awan gelap bagi perempuan. Setelah itu lahirlah penggagas perempuan pada zamannya untuk mengembalikan kedudukan perempuan, diteruskan setelah kemerdekaan sampai pada zaman orde baru. Saat revolusi, perjuangan perempuan bangkit telah dibangun sedikit demi sedikit, yang menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia tanpa memandang gender dan kelas sosial. Hasilnya dapat dinikmati sampai sekarang. Intinya, perempuan tidak hanya bertanggung jawab menuntut pengesahan RUU tersebut namun juga bertanggung jawab memiliki strategi dalam menghadapi peristiwa kekerasan itu terjadi. Hukum hanya bersifat memberi sanksi serta memberi penekanan terhadap angka kasus. Tetapi tetap saja perbuatan seseorang tidak dapat dikontrol secara keseluruhan oleh sebab itu, sangat wajib melakukan antisipasi. Tindakan antisipasi seperti, menyuarakan ajakan atau penyuluhan tentang perempuan yang harus berani berbicara dan bertindak ketika terdesak kejadian kekerasan tersebut. Selain itu dapat membuatkan infografik tentang tata cara pengaduan kasus kekerasan seksual secara merata. Bisa juga mendirikan perkumpulan untuk menyembuhkan trauma mental psikologis perempuan. Sehingga jika poin RUU yang disahkan tidak melingkupi semua yang dibutuhkan pada kasus ini, perempuan bisa bertindak sendiri. Membangun mental dan etos perempuan Indonesia lebih baik dengan menggunakan kacamata disrupsi. ​Sehingga pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memang harus segera dilaksanakan demi mewujudkan negara yang berdaulat secara hukum. Berlawanan dengan itu, perempuan Indonesia sendiri juga harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi akubat disahkan maupun ditundanya pengesahan RUU tersebut. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan sebuah langkah keadilan, bukan jawaban keadilan, karena lamban dan keteterannya penggodokan yang ditambah maupun pangkas menjadikan lebih ragu atas poin RUU yang bakal disahkan. Pentingkah? Apapun jadinya, kita punya tanggung jawab yang sama pada korban kekerasan seksual yakni memenangkannya dalam keadilan, yang artinya mendukung secara bantuan pengajuan hukum serta non hukum untuk memulihkan kembali menjadi sejatinya perempuan Indonesia." .

2019.01.20 23:35

Sri Suryani mendapat members.gained_points_message_votes "Perempuan Era Disrupsi Mampu Selama bangsa ini menomor sekiankan eksistensi mutlak kehormatan perempuan, maka akan terjal jalannya dalam mencapai cita-cita menjadi negara yang berdaulat secara penuh. Ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih mangkrak, angka perempuan menjadi korban semakin bertambah serta terombang-ambingkan nasibnya. Sampai saat ini mengadukan kejadian naas yang dialami akibat kekerasan seksual menjadi suatu hal yang sia-sia bagi beberapa kasus, bahkan bisa menjadi beban bagi pengadu karena sampai saat ini kecacatan penanganan kasus kekerasan seksual yang kurang obyektif dan terlalu condong merujuk pada isu moralitas pengadu. Ada pelaku yang lolos karena alasan-alasan tidak logis yang mana merugikan secara psikis dan mental korban. Seperti sudah tidak perawan sebelum terlaksananya kekerasan seksual, atau karena sedang mabuk. Padahal kualitas perempuan yang berada di suatu negara dapat menjadi salah satu acuan penilaian kemajuan di negara itu sendiri. Bagaiman kondisi perempuan di India dengan Amerika? ​Moralitas pun tidak bisa dipukul secara merata seluruh negara adalah sama, karena di dalam lingkaran besar akan terbagi lingkaran kecil dan lingkaran kecil lagi dan lagi hingga sampai lingkaran paling kecil yakni keluarga. Hukum moralitas hanya berlaku untuk lingkup budaya lingkaran-lingkaran tersebut. Seperti seorang gadis tinggal di ibukota dengan letak rumah dekat dengan pusat kota memiliki hobi dugem serta mengenakan bikini, lingkaran kecil tidak akan mengatakan itu sebuah pelanggaran moral karena memang gadis tersebut terbentuk di lingkaran budaya yang seperti itu dan memiliki hukum moralitasnya sendiri. Sehingga begitu lucu jika sebuah hukum negara ditegakkan atas nama moralitas. Hal tersebut menunjukan jika kualitas penalaran kemanusian di negara ini memang sedang mengalami perkembangan yang sebenarnya merupakan sebuah kemunduran jika ditilik dari sejarah penegakan hukum pada masa lampau zaman kerajaan. ​Pada era Majapahit, seperti yang dikemukakan oleh penelitian arkeolog Niken Wirasanti bahwasanya zaman itu perempuan memiliki kemerdekaan sebagai manusia yang selalu memiliki perkembangan berfikir. Seperti dalam penelitiannya etos kerja perempuan Jawa kuna yang ternyata kesetaraan sebenarnya memang sudah eksis pada saat itu, banyak perempuan yang berprofesi sebagai pimpinan kelompok petani, pedagang, perajin dan lain sebagainya. Perihal kekuasaan yang sifatnya kerajaan zaman tersebut pun sudah pernah dikuasai oleh seorang perempuan, meskipun hanya yang memiliki garis keturunan kerajaan yang bisa menempati kursi kekuasaan. Hak karir disamaratakan terhadap semua gender, sayangnya pada saat itu masih mengenal kelas sosial karena masih penganut sistem kasta. ​Ditunjang dengan pemaparan dari historia.id oleh salah satu jurnalisnya pada tahun 2017 tentang hukum yang melindungi perempuan pada era Majapahit yang tertulis seperti pada prasasti Cangu. Prasasti tersebut menerangkan hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual yang atau dapat disebut strisanggrahana. Selain prasasti tersebut, juga ada bab paradara pada perundang-undangnya, yakni secara rinci membahas tindak pidana kekerasan seksual berserta ganti rugi yang diterima oleh korban. Hukumannya pun beragam, seperti denda berupa sejumlah bilangan pada saat itu seperti berapa laksa sesuai tindakan yang dilakukan sampai hukuman mati. Paradara mengatur sedemikian rupa pelanggaran yang terlaksana akibat seksual, salah satunya jika seorang laki-laki menguntit seorang perempuan lalu dirayu secara tidak langsung memaksa atau jika sekarang kita menganggapnya sebagai pemaksaan secara mental dan psikologis akan menerima hukuman yang berbeda dengan seorang lelaki yang mendatangi kediaman seorang perempuan yang bersuami dan dengan paksa melakukan seksual akan menerima hukuman mati atau sah dibunuh oleh sang tuan rumah atau suaminya. Berpijak pada pemaparan paragraf ini, jika ditanyakan apakah seorang pria pada zaman itu merupakan pria yang lurus tanpa nafsu yang membabi buta, jawabannya tidak, karena dijelaskan selanjutnya pada era itu prostitusi telah ada dan memang legal oleh kerajaan sehingga pihak istana juga memungut pajak terhadap tempat tersebut. Sehingga dunia pernafsuan alias seksualitas memang ditangani dengan sangat baik. ​Sedikit menengok masa lalu, rasanya hukum saat ini sangat jauh, apalagi penggodokan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terlampau sangat lamban. Sudah seyogyanya pemerintah mau studi banding ke masa lampau. Tak hanya membandingkan dengan kebijakan sebelumnya namun lebih menyoroti kesejarahan kebijakan perempuan setiap masa, membandingkan, memilih, dan menyusun poin-poin yang seharusnya lebih jitu dalam menangani kasus kekerasan. Strategi ini harus diambil oleh banyak pihak dalam menghadapi era disrupsi yang juga berlaku dalam pentuan poin pengesahan RUU tersebut karena sudah menjadi cita-cita bersama jika keadilan merupakan titik kemenangan. ​Jika kemenangan adalah keadilan maka musuhnya hanya ketidakadilan yang tergambar saat ini pada pertimbangan yang diambil untuk memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual, salah satunya moralitas. Perawan, pakaian, kesadaran (mabuk), dan lain sebagainya merupakan hak moral pribadi serta lingkungan budayanya. Jika hukum negara terlalu repot mengurus moral seseorang takutnya akan lupa mengurus ketajaman berpikir maju dan lupa berkemanusiaan. ​Masa peperangan/penjajahan di Indonesia memang menjadi awan gelap bagi perempuan. Setelah itu lahirlah penggagas perempuan pada zamannya untuk mengembalikan kedudukan perempuan, diteruskan setelah kemerdekaan sampai pada zaman orde baru. Saat revolusi, perjuangan perempuan bangkit telah dibangun sedikit demi sedikit, yang menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia tanpa memandang gender dan kelas sosial. Hasilnya dapat dinikmati sampai sekarang. Intinya, perempuan tidak hanya bertanggung jawab menuntut pengesahan RUU tersebut namun juga bertanggung jawab memiliki strategi dalam menghadapi peristiwa kekerasan itu terjadi. Hukum hanya bersifat memberi sanksi serta memberi penekanan terhadap angka kasus. Tetapi tetap saja perbuatan seseorang tidak dapat dikontrol secara keseluruhan oleh sebab itu, sangat wajib melakukan antisipasi. Tindakan antisipasi seperti, menyuarakan ajakan atau penyuluhan tentang perempuan yang harus berani berbicara dan bertindak ketika terdesak kejadian kekerasan tersebut. Selain itu dapat membuatkan infografik tentang tata cara pengaduan kasus kekerasan seksual secara merata. Bisa juga mendirikan perkumpulan untuk menyembuhkan trauma mental psikologis perempuan. Sehingga jika poin RUU yang disahkan tidak melingkupi semua yang dibutuhkan pada kasus ini, perempuan bisa bertindak sendiri. Membangun mental dan etos perempuan Indonesia lebih baik dengan menggunakan kacamata disrupsi. ​Sehingga pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memang harus segera dilaksanakan demi mewujudkan negara yang berdaulat secara hukum. Berlawanan dengan itu, perempuan Indonesia sendiri juga harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi akubat disahkan maupun ditundanya pengesahan RUU tersebut. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan sebuah langkah keadilan, bukan jawaban keadilan, karena lamban dan keteterannya penggodokan yang ditambah maupun pangkas menjadikan lebih ragu atas poin RUU yang bakal disahkan. Pentingkah? Apapun jadinya, kita punya tanggung jawab yang sama pada korban kekerasan seksual yakni memenangkannya dalam keadilan, yang artinya mendukung secara bantuan pengajuan hukum serta non hukum untuk memulihkan kembali menjadi sejatinya perempuan Indonesia." .

2019.01.08 14:31

Sri Suryani mendapat members.gained_points_message_votes "Perempuan Era Disrupsi Mampu Selama bangsa ini menomor sekiankan eksistensi mutlak kehormatan perempuan, maka akan terjal jalannya dalam mencapai cita-cita menjadi negara yang berdaulat secara penuh. Ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih mangkrak, angka perempuan menjadi korban semakin bertambah serta terombang-ambingkan nasibnya. Sampai saat ini mengadukan kejadian naas yang dialami akibat kekerasan seksual menjadi suatu hal yang sia-sia bagi beberapa kasus, bahkan bisa menjadi beban bagi pengadu karena sampai saat ini kecacatan penanganan kasus kekerasan seksual yang kurang obyektif dan terlalu condong merujuk pada isu moralitas pengadu. Ada pelaku yang lolos karena alasan-alasan tidak logis yang mana merugikan secara psikis dan mental korban. Seperti sudah tidak perawan sebelum terlaksananya kekerasan seksual, atau karena sedang mabuk. Padahal kualitas perempuan yang berada di suatu negara dapat menjadi salah satu acuan penilaian kemajuan di negara itu sendiri. Bagaiman kondisi perempuan di India dengan Amerika? ​Moralitas pun tidak bisa dipukul secara merata seluruh negara adalah sama, karena di dalam lingkaran besar akan terbagi lingkaran kecil dan lingkaran kecil lagi dan lagi hingga sampai lingkaran paling kecil yakni keluarga. Hukum moralitas hanya berlaku untuk lingkup budaya lingkaran-lingkaran tersebut. Seperti seorang gadis tinggal di ibukota dengan letak rumah dekat dengan pusat kota memiliki hobi dugem serta mengenakan bikini, lingkaran kecil tidak akan mengatakan itu sebuah pelanggaran moral karena memang gadis tersebut terbentuk di lingkaran budaya yang seperti itu dan memiliki hukum moralitasnya sendiri. Sehingga begitu lucu jika sebuah hukum negara ditegakkan atas nama moralitas. Hal tersebut menunjukan jika kualitas penalaran kemanusian di negara ini memang sedang mengalami perkembangan yang sebenarnya merupakan sebuah kemunduran jika ditilik dari sejarah penegakan hukum pada masa lampau zaman kerajaan. ​Pada era Majapahit, seperti yang dikemukakan oleh penelitian arkeolog Niken Wirasanti bahwasanya zaman itu perempuan memiliki kemerdekaan sebagai manusia yang selalu memiliki perkembangan berfikir. Seperti dalam penelitiannya etos kerja perempuan Jawa kuna yang ternyata kesetaraan sebenarnya memang sudah eksis pada saat itu, banyak perempuan yang berprofesi sebagai pimpinan kelompok petani, pedagang, perajin dan lain sebagainya. Perihal kekuasaan yang sifatnya kerajaan zaman tersebut pun sudah pernah dikuasai oleh seorang perempuan, meskipun hanya yang memiliki garis keturunan kerajaan yang bisa menempati kursi kekuasaan. Hak karir disamaratakan terhadap semua gender, sayangnya pada saat itu masih mengenal kelas sosial karena masih penganut sistem kasta. ​Ditunjang dengan pemaparan dari historia.id oleh salah satu jurnalisnya pada tahun 2017 tentang hukum yang melindungi perempuan pada era Majapahit yang tertulis seperti pada prasasti Cangu. Prasasti tersebut menerangkan hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual yang atau dapat disebut strisanggrahana. Selain prasasti tersebut, juga ada bab paradara pada perundang-undangnya, yakni secara rinci membahas tindak pidana kekerasan seksual berserta ganti rugi yang diterima oleh korban. Hukumannya pun beragam, seperti denda berupa sejumlah bilangan pada saat itu seperti berapa laksa sesuai tindakan yang dilakukan sampai hukuman mati. Paradara mengatur sedemikian rupa pelanggaran yang terlaksana akibat seksual, salah satunya jika seorang laki-laki menguntit seorang perempuan lalu dirayu secara tidak langsung memaksa atau jika sekarang kita menganggapnya sebagai pemaksaan secara mental dan psikologis akan menerima hukuman yang berbeda dengan seorang lelaki yang mendatangi kediaman seorang perempuan yang bersuami dan dengan paksa melakukan seksual akan menerima hukuman mati atau sah dibunuh oleh sang tuan rumah atau suaminya. Berpijak pada pemaparan paragraf ini, jika ditanyakan apakah seorang pria pada zaman itu merupakan pria yang lurus tanpa nafsu yang membabi buta, jawabannya tidak, karena dijelaskan selanjutnya pada era itu prostitusi telah ada dan memang legal oleh kerajaan sehingga pihak istana juga memungut pajak terhadap tempat tersebut. Sehingga dunia pernafsuan alias seksualitas memang ditangani dengan sangat baik. ​Sedikit menengok masa lalu, rasanya hukum saat ini sangat jauh, apalagi penggodokan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terlampau sangat lamban. Sudah seyogyanya pemerintah mau studi banding ke masa lampau. Tak hanya membandingkan dengan kebijakan sebelumnya namun lebih menyoroti kesejarahan kebijakan perempuan setiap masa, membandingkan, memilih, dan menyusun poin-poin yang seharusnya lebih jitu dalam menangani kasus kekerasan. Strategi ini harus diambil oleh banyak pihak dalam menghadapi era disrupsi yang juga berlaku dalam pentuan poin pengesahan RUU tersebut karena sudah menjadi cita-cita bersama jika keadilan merupakan titik kemenangan. ​Jika kemenangan adalah keadilan maka musuhnya hanya ketidakadilan yang tergambar saat ini pada pertimbangan yang diambil untuk memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual, salah satunya moralitas. Perawan, pakaian, kesadaran (mabuk), dan lain sebagainya merupakan hak moral pribadi serta lingkungan budayanya. Jika hukum negara terlalu repot mengurus moral seseorang takutnya akan lupa mengurus ketajaman berpikir maju dan lupa berkemanusiaan. ​Masa peperangan/penjajahan di Indonesia memang menjadi awan gelap bagi perempuan. Setelah itu lahirlah penggagas perempuan pada zamannya untuk mengembalikan kedudukan perempuan, diteruskan setelah kemerdekaan sampai pada zaman orde baru. Saat revolusi, perjuangan perempuan bangkit telah dibangun sedikit demi sedikit, yang menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia tanpa memandang gender dan kelas sosial. Hasilnya dapat dinikmati sampai sekarang. Intinya, perempuan tidak hanya bertanggung jawab menuntut pengesahan RUU tersebut namun juga bertanggung jawab memiliki strategi dalam menghadapi peristiwa kekerasan itu terjadi. Hukum hanya bersifat memberi sanksi serta memberi penekanan terhadap angka kasus. Tetapi tetap saja perbuatan seseorang tidak dapat dikontrol secara keseluruhan oleh sebab itu, sangat wajib melakukan antisipasi. Tindakan antisipasi seperti, menyuarakan ajakan atau penyuluhan tentang perempuan yang harus berani berbicara dan bertindak ketika terdesak kejadian kekerasan tersebut. Selain itu dapat membuatkan infografik tentang tata cara pengaduan kasus kekerasan seksual secara merata. Bisa juga mendirikan perkumpulan untuk menyembuhkan trauma mental psikologis perempuan. Sehingga jika poin RUU yang disahkan tidak melingkupi semua yang dibutuhkan pada kasus ini, perempuan bisa bertindak sendiri. Membangun mental dan etos perempuan Indonesia lebih baik dengan menggunakan kacamata disrupsi. ​Sehingga pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memang harus segera dilaksanakan demi mewujudkan negara yang berdaulat secara hukum. Berlawanan dengan itu, perempuan Indonesia sendiri juga harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi akubat disahkan maupun ditundanya pengesahan RUU tersebut. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan sebuah langkah keadilan, bukan jawaban keadilan, karena lamban dan keteterannya penggodokan yang ditambah maupun pangkas menjadikan lebih ragu atas poin RUU yang bakal disahkan. Pentingkah? Apapun jadinya, kita punya tanggung jawab yang sama pada korban kekerasan seksual yakni memenangkannya dalam keadilan, yang artinya mendukung secara bantuan pengajuan hukum serta non hukum untuk memulihkan kembali menjadi sejatinya perempuan Indonesia." .

2019.01.05 01:39

Sri Suryani mendapat members.gained_points_message_votes "Perempuan Era Disrupsi Mampu Selama bangsa ini menomor sekiankan eksistensi mutlak kehormatan perempuan, maka akan terjal jalannya dalam mencapai cita-cita menjadi negara yang berdaulat secara penuh. Ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih mangkrak, angka perempuan menjadi korban semakin bertambah serta terombang-ambingkan nasibnya. Sampai saat ini mengadukan kejadian naas yang dialami akibat kekerasan seksual menjadi suatu hal yang sia-sia bagi beberapa kasus, bahkan bisa menjadi beban bagi pengadu karena sampai saat ini kecacatan penanganan kasus kekerasan seksual yang kurang obyektif dan terlalu condong merujuk pada isu moralitas pengadu. Ada pelaku yang lolos karena alasan-alasan tidak logis yang mana merugikan secara psikis dan mental korban. Seperti sudah tidak perawan sebelum terlaksananya kekerasan seksual, atau karena sedang mabuk. Padahal kualitas perempuan yang berada di suatu negara dapat menjadi salah satu acuan penilaian kemajuan di negara itu sendiri. Bagaiman kondisi perempuan di India dengan Amerika? ​Moralitas pun tidak bisa dipukul secara merata seluruh negara adalah sama, karena di dalam lingkaran besar akan terbagi lingkaran kecil dan lingkaran kecil lagi dan lagi hingga sampai lingkaran paling kecil yakni keluarga. Hukum moralitas hanya berlaku untuk lingkup budaya lingkaran-lingkaran tersebut. Seperti seorang gadis tinggal di ibukota dengan letak rumah dekat dengan pusat kota memiliki hobi dugem serta mengenakan bikini, lingkaran kecil tidak akan mengatakan itu sebuah pelanggaran moral karena memang gadis tersebut terbentuk di lingkaran budaya yang seperti itu dan memiliki hukum moralitasnya sendiri. Sehingga begitu lucu jika sebuah hukum negara ditegakkan atas nama moralitas. Hal tersebut menunjukan jika kualitas penalaran kemanusian di negara ini memang sedang mengalami perkembangan yang sebenarnya merupakan sebuah kemunduran jika ditilik dari sejarah penegakan hukum pada masa lampau zaman kerajaan. ​Pada era Majapahit, seperti yang dikemukakan oleh penelitian arkeolog Niken Wirasanti bahwasanya zaman itu perempuan memiliki kemerdekaan sebagai manusia yang selalu memiliki perkembangan berfikir. Seperti dalam penelitiannya etos kerja perempuan Jawa kuna yang ternyata kesetaraan sebenarnya memang sudah eksis pada saat itu, banyak perempuan yang berprofesi sebagai pimpinan kelompok petani, pedagang, perajin dan lain sebagainya. Perihal kekuasaan yang sifatnya kerajaan zaman tersebut pun sudah pernah dikuasai oleh seorang perempuan, meskipun hanya yang memiliki garis keturunan kerajaan yang bisa menempati kursi kekuasaan. Hak karir disamaratakan terhadap semua gender, sayangnya pada saat itu masih mengenal kelas sosial karena masih penganut sistem kasta. ​Ditunjang dengan pemaparan dari historia.id oleh salah satu jurnalisnya pada tahun 2017 tentang hukum yang melindungi perempuan pada era Majapahit yang tertulis seperti pada prasasti Cangu. Prasasti tersebut menerangkan hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual yang atau dapat disebut strisanggrahana. Selain prasasti tersebut, juga ada bab paradara pada perundang-undangnya, yakni secara rinci membahas tindak pidana kekerasan seksual berserta ganti rugi yang diterima oleh korban. Hukumannya pun beragam, seperti denda berupa sejumlah bilangan pada saat itu seperti berapa laksa sesuai tindakan yang dilakukan sampai hukuman mati. Paradara mengatur sedemikian rupa pelanggaran yang terlaksana akibat seksual, salah satunya jika seorang laki-laki menguntit seorang perempuan lalu dirayu secara tidak langsung memaksa atau jika sekarang kita menganggapnya sebagai pemaksaan secara mental dan psikologis akan menerima hukuman yang berbeda dengan seorang lelaki yang mendatangi kediaman seorang perempuan yang bersuami dan dengan paksa melakukan seksual akan menerima hukuman mati atau sah dibunuh oleh sang tuan rumah atau suaminya. Berpijak pada pemaparan paragraf ini, jika ditanyakan apakah seorang pria pada zaman itu merupakan pria yang lurus tanpa nafsu yang membabi buta, jawabannya tidak, karena dijelaskan selanjutnya pada era itu prostitusi telah ada dan memang legal oleh kerajaan sehingga pihak istana juga memungut pajak terhadap tempat tersebut. Sehingga dunia pernafsuan alias seksualitas memang ditangani dengan sangat baik. ​Sedikit menengok masa lalu, rasanya hukum saat ini sangat jauh, apalagi penggodokan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terlampau sangat lamban. Sudah seyogyanya pemerintah mau studi banding ke masa lampau. Tak hanya membandingkan dengan kebijakan sebelumnya namun lebih menyoroti kesejarahan kebijakan perempuan setiap masa, membandingkan, memilih, dan menyusun poin-poin yang seharusnya lebih jitu dalam menangani kasus kekerasan. Strategi ini harus diambil oleh banyak pihak dalam menghadapi era disrupsi yang juga berlaku dalam pentuan poin pengesahan RUU tersebut karena sudah menjadi cita-cita bersama jika keadilan merupakan titik kemenangan. ​Jika kemenangan adalah keadilan maka musuhnya hanya ketidakadilan yang tergambar saat ini pada pertimbangan yang diambil untuk memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual, salah satunya moralitas. Perawan, pakaian, kesadaran (mabuk), dan lain sebagainya merupakan hak moral pribadi serta lingkungan budayanya. Jika hukum negara terlalu repot mengurus moral seseorang takutnya akan lupa mengurus ketajaman berpikir maju dan lupa berkemanusiaan. ​Masa peperangan/penjajahan di Indonesia memang menjadi awan gelap bagi perempuan. Setelah itu lahirlah penggagas perempuan pada zamannya untuk mengembalikan kedudukan perempuan, diteruskan setelah kemerdekaan sampai pada zaman orde baru. Saat revolusi, perjuangan perempuan bangkit telah dibangun sedikit demi sedikit, yang menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia tanpa memandang gender dan kelas sosial. Hasilnya dapat dinikmati sampai sekarang. Intinya, perempuan tidak hanya bertanggung jawab menuntut pengesahan RUU tersebut namun juga bertanggung jawab memiliki strategi dalam menghadapi peristiwa kekerasan itu terjadi. Hukum hanya bersifat memberi sanksi serta memberi penekanan terhadap angka kasus. Tetapi tetap saja perbuatan seseorang tidak dapat dikontrol secara keseluruhan oleh sebab itu, sangat wajib melakukan antisipasi. Tindakan antisipasi seperti, menyuarakan ajakan atau penyuluhan tentang perempuan yang harus berani berbicara dan bertindak ketika terdesak kejadian kekerasan tersebut. Selain itu dapat membuatkan infografik tentang tata cara pengaduan kasus kekerasan seksual secara merata. Bisa juga mendirikan perkumpulan untuk menyembuhkan trauma mental psikologis perempuan. Sehingga jika poin RUU yang disahkan tidak melingkupi semua yang dibutuhkan pada kasus ini, perempuan bisa bertindak sendiri. Membangun mental dan etos perempuan Indonesia lebih baik dengan menggunakan kacamata disrupsi. ​Sehingga pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memang harus segera dilaksanakan demi mewujudkan negara yang berdaulat secara hukum. Berlawanan dengan itu, perempuan Indonesia sendiri juga harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi akubat disahkan maupun ditundanya pengesahan RUU tersebut. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan sebuah langkah keadilan, bukan jawaban keadilan, karena lamban dan keteterannya penggodokan yang ditambah maupun pangkas menjadikan lebih ragu atas poin RUU yang bakal disahkan. Pentingkah? Apapun jadinya, kita punya tanggung jawab yang sama pada korban kekerasan seksual yakni memenangkannya dalam keadilan, yang artinya mendukung secara bantuan pengajuan hukum serta non hukum untuk memulihkan kembali menjadi sejatinya perempuan Indonesia." .

2019.01.03 19:41

Sri Suryani mendapat members.gained_points_message_votes "Perempuan Era Disrupsi Mampu Selama bangsa ini menomor sekiankan eksistensi mutlak kehormatan perempuan, maka akan terjal jalannya dalam mencapai cita-cita menjadi negara yang berdaulat secara penuh. Ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih mangkrak, angka perempuan menjadi korban semakin bertambah serta terombang-ambingkan nasibnya. Sampai saat ini mengadukan kejadian naas yang dialami akibat kekerasan seksual menjadi suatu hal yang sia-sia bagi beberapa kasus, bahkan bisa menjadi beban bagi pengadu karena sampai saat ini kecacatan penanganan kasus kekerasan seksual yang kurang obyektif dan terlalu condong merujuk pada isu moralitas pengadu. Ada pelaku yang lolos karena alasan-alasan tidak logis yang mana merugikan secara psikis dan mental korban. Seperti sudah tidak perawan sebelum terlaksananya kekerasan seksual, atau karena sedang mabuk. Padahal kualitas perempuan yang berada di suatu negara dapat menjadi salah satu acuan penilaian kemajuan di negara itu sendiri. Bagaiman kondisi perempuan di India dengan Amerika? ​Moralitas pun tidak bisa dipukul secara merata seluruh negara adalah sama, karena di dalam lingkaran besar akan terbagi lingkaran kecil dan lingkaran kecil lagi dan lagi hingga sampai lingkaran paling kecil yakni keluarga. Hukum moralitas hanya berlaku untuk lingkup budaya lingkaran-lingkaran tersebut. Seperti seorang gadis tinggal di ibukota dengan letak rumah dekat dengan pusat kota memiliki hobi dugem serta mengenakan bikini, lingkaran kecil tidak akan mengatakan itu sebuah pelanggaran moral karena memang gadis tersebut terbentuk di lingkaran budaya yang seperti itu dan memiliki hukum moralitasnya sendiri. Sehingga begitu lucu jika sebuah hukum negara ditegakkan atas nama moralitas. Hal tersebut menunjukan jika kualitas penalaran kemanusian di negara ini memang sedang mengalami perkembangan yang sebenarnya merupakan sebuah kemunduran jika ditilik dari sejarah penegakan hukum pada masa lampau zaman kerajaan. ​Pada era Majapahit, seperti yang dikemukakan oleh penelitian arkeolog Niken Wirasanti bahwasanya zaman itu perempuan memiliki kemerdekaan sebagai manusia yang selalu memiliki perkembangan berfikir. Seperti dalam penelitiannya etos kerja perempuan Jawa kuna yang ternyata kesetaraan sebenarnya memang sudah eksis pada saat itu, banyak perempuan yang berprofesi sebagai pimpinan kelompok petani, pedagang, perajin dan lain sebagainya. Perihal kekuasaan yang sifatnya kerajaan zaman tersebut pun sudah pernah dikuasai oleh seorang perempuan, meskipun hanya yang memiliki garis keturunan kerajaan yang bisa menempati kursi kekuasaan. Hak karir disamaratakan terhadap semua gender, sayangnya pada saat itu masih mengenal kelas sosial karena masih penganut sistem kasta. ​Ditunjang dengan pemaparan dari historia.id oleh salah satu jurnalisnya pada tahun 2017 tentang hukum yang melindungi perempuan pada era Majapahit yang tertulis seperti pada prasasti Cangu. Prasasti tersebut menerangkan hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual yang atau dapat disebut strisanggrahana. Selain prasasti tersebut, juga ada bab paradara pada perundang-undangnya, yakni secara rinci membahas tindak pidana kekerasan seksual berserta ganti rugi yang diterima oleh korban. Hukumannya pun beragam, seperti denda berupa sejumlah bilangan pada saat itu seperti berapa laksa sesuai tindakan yang dilakukan sampai hukuman mati. Paradara mengatur sedemikian rupa pelanggaran yang terlaksana akibat seksual, salah satunya jika seorang laki-laki menguntit seorang perempuan lalu dirayu secara tidak langsung memaksa atau jika sekarang kita menganggapnya sebagai pemaksaan secara mental dan psikologis akan menerima hukuman yang berbeda dengan seorang lelaki yang mendatangi kediaman seorang perempuan yang bersuami dan dengan paksa melakukan seksual akan menerima hukuman mati atau sah dibunuh oleh sang tuan rumah atau suaminya. Berpijak pada pemaparan paragraf ini, jika ditanyakan apakah seorang pria pada zaman itu merupakan pria yang lurus tanpa nafsu yang membabi buta, jawabannya tidak, karena dijelaskan selanjutnya pada era itu prostitusi telah ada dan memang legal oleh kerajaan sehingga pihak istana juga memungut pajak terhadap tempat tersebut. Sehingga dunia pernafsuan alias seksualitas memang ditangani dengan sangat baik. ​Sedikit menengok masa lalu, rasanya hukum saat ini sangat jauh, apalagi penggodokan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terlampau sangat lamban. Sudah seyogyanya pemerintah mau studi banding ke masa lampau. Tak hanya membandingkan dengan kebijakan sebelumnya namun lebih menyoroti kesejarahan kebijakan perempuan setiap masa, membandingkan, memilih, dan menyusun poin-poin yang seharusnya lebih jitu dalam menangani kasus kekerasan. Strategi ini harus diambil oleh banyak pihak dalam menghadapi era disrupsi yang juga berlaku dalam pentuan poin pengesahan RUU tersebut karena sudah menjadi cita-cita bersama jika keadilan merupakan titik kemenangan. ​Jika kemenangan adalah keadilan maka musuhnya hanya ketidakadilan yang tergambar saat ini pada pertimbangan yang diambil untuk memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual, salah satunya moralitas. Perawan, pakaian, kesadaran (mabuk), dan lain sebagainya merupakan hak moral pribadi serta lingkungan budayanya. Jika hukum negara terlalu repot mengurus moral seseorang takutnya akan lupa mengurus ketajaman berpikir maju dan lupa berkemanusiaan. ​Masa peperangan/penjajahan di Indonesia memang menjadi awan gelap bagi perempuan. Setelah itu lahirlah penggagas perempuan pada zamannya untuk mengembalikan kedudukan perempuan, diteruskan setelah kemerdekaan sampai pada zaman orde baru. Saat revolusi, perjuangan perempuan bangkit telah dibangun sedikit demi sedikit, yang menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia tanpa memandang gender dan kelas sosial. Hasilnya dapat dinikmati sampai sekarang. Intinya, perempuan tidak hanya bertanggung jawab menuntut pengesahan RUU tersebut namun juga bertanggung jawab memiliki strategi dalam menghadapi peristiwa kekerasan itu terjadi. Hukum hanya bersifat memberi sanksi serta memberi penekanan terhadap angka kasus. Tetapi tetap saja perbuatan seseorang tidak dapat dikontrol secara keseluruhan oleh sebab itu, sangat wajib melakukan antisipasi. Tindakan antisipasi seperti, menyuarakan ajakan atau penyuluhan tentang perempuan yang harus berani berbicara dan bertindak ketika terdesak kejadian kekerasan tersebut. Selain itu dapat membuatkan infografik tentang tata cara pengaduan kasus kekerasan seksual secara merata. Bisa juga mendirikan perkumpulan untuk menyembuhkan trauma mental psikologis perempuan. Sehingga jika poin RUU yang disahkan tidak melingkupi semua yang dibutuhkan pada kasus ini, perempuan bisa bertindak sendiri. Membangun mental dan etos perempuan Indonesia lebih baik dengan menggunakan kacamata disrupsi. ​Sehingga pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memang harus segera dilaksanakan demi mewujudkan negara yang berdaulat secara hukum. Berlawanan dengan itu, perempuan Indonesia sendiri juga harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi akubat disahkan maupun ditundanya pengesahan RUU tersebut. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan sebuah langkah keadilan, bukan jawaban keadilan, karena lamban dan keteterannya penggodokan yang ditambah maupun pangkas menjadikan lebih ragu atas poin RUU yang bakal disahkan. Pentingkah? Apapun jadinya, kita punya tanggung jawab yang sama pada korban kekerasan seksual yakni memenangkannya dalam keadilan, yang artinya mendukung secara bantuan pengajuan hukum serta non hukum untuk memulihkan kembali menjadi sejatinya perempuan Indonesia." .

2019.01.03 19:38

Sri Suryani mendapat members.gained_points_message_votes "Perempuan Era Disrupsi Mampu Selama bangsa ini menomor sekiankan eksistensi mutlak kehormatan perempuan, maka akan terjal jalannya dalam mencapai cita-cita menjadi negara yang berdaulat secara penuh. Ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih mangkrak, angka perempuan menjadi korban semakin bertambah serta terombang-ambingkan nasibnya. Sampai saat ini mengadukan kejadian naas yang dialami akibat kekerasan seksual menjadi suatu hal yang sia-sia bagi beberapa kasus, bahkan bisa menjadi beban bagi pengadu karena sampai saat ini kecacatan penanganan kasus kekerasan seksual yang kurang obyektif dan terlalu condong merujuk pada isu moralitas pengadu. Ada pelaku yang lolos karena alasan-alasan tidak logis yang mana merugikan secara psikis dan mental korban. Seperti sudah tidak perawan sebelum terlaksananya kekerasan seksual, atau karena sedang mabuk. Padahal kualitas perempuan yang berada di suatu negara dapat menjadi salah satu acuan penilaian kemajuan di negara itu sendiri. Bagaiman kondisi perempuan di India dengan Amerika? ​Moralitas pun tidak bisa dipukul secara merata seluruh negara adalah sama, karena di dalam lingkaran besar akan terbagi lingkaran kecil dan lingkaran kecil lagi dan lagi hingga sampai lingkaran paling kecil yakni keluarga. Hukum moralitas hanya berlaku untuk lingkup budaya lingkaran-lingkaran tersebut. Seperti seorang gadis tinggal di ibukota dengan letak rumah dekat dengan pusat kota memiliki hobi dugem serta mengenakan bikini, lingkaran kecil tidak akan mengatakan itu sebuah pelanggaran moral karena memang gadis tersebut terbentuk di lingkaran budaya yang seperti itu dan memiliki hukum moralitasnya sendiri. Sehingga begitu lucu jika sebuah hukum negara ditegakkan atas nama moralitas. Hal tersebut menunjukan jika kualitas penalaran kemanusian di negara ini memang sedang mengalami perkembangan yang sebenarnya merupakan sebuah kemunduran jika ditilik dari sejarah penegakan hukum pada masa lampau zaman kerajaan. ​Pada era Majapahit, seperti yang dikemukakan oleh penelitian arkeolog Niken Wirasanti bahwasanya zaman itu perempuan memiliki kemerdekaan sebagai manusia yang selalu memiliki perkembangan berfikir. Seperti dalam penelitiannya etos kerja perempuan Jawa kuna yang ternyata kesetaraan sebenarnya memang sudah eksis pada saat itu, banyak perempuan yang berprofesi sebagai pimpinan kelompok petani, pedagang, perajin dan lain sebagainya. Perihal kekuasaan yang sifatnya kerajaan zaman tersebut pun sudah pernah dikuasai oleh seorang perempuan, meskipun hanya yang memiliki garis keturunan kerajaan yang bisa menempati kursi kekuasaan. Hak karir disamaratakan terhadap semua gender, sayangnya pada saat itu masih mengenal kelas sosial karena masih penganut sistem kasta. ​Ditunjang dengan pemaparan dari historia.id oleh salah satu jurnalisnya pada tahun 2017 tentang hukum yang melindungi perempuan pada era Majapahit yang tertulis seperti pada prasasti Cangu. Prasasti tersebut menerangkan hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual yang atau dapat disebut strisanggrahana. Selain prasasti tersebut, juga ada bab paradara pada perundang-undangnya, yakni secara rinci membahas tindak pidana kekerasan seksual berserta ganti rugi yang diterima oleh korban. Hukumannya pun beragam, seperti denda berupa sejumlah bilangan pada saat itu seperti berapa laksa sesuai tindakan yang dilakukan sampai hukuman mati. Paradara mengatur sedemikian rupa pelanggaran yang terlaksana akibat seksual, salah satunya jika seorang laki-laki menguntit seorang perempuan lalu dirayu secara tidak langsung memaksa atau jika sekarang kita menganggapnya sebagai pemaksaan secara mental dan psikologis akan menerima hukuman yang berbeda dengan seorang lelaki yang mendatangi kediaman seorang perempuan yang bersuami dan dengan paksa melakukan seksual akan menerima hukuman mati atau sah dibunuh oleh sang tuan rumah atau suaminya. Berpijak pada pemaparan paragraf ini, jika ditanyakan apakah seorang pria pada zaman itu merupakan pria yang lurus tanpa nafsu yang membabi buta, jawabannya tidak, karena dijelaskan selanjutnya pada era itu prostitusi telah ada dan memang legal oleh kerajaan sehingga pihak istana juga memungut pajak terhadap tempat tersebut. Sehingga dunia pernafsuan alias seksualitas memang ditangani dengan sangat baik. ​Sedikit menengok masa lalu, rasanya hukum saat ini sangat jauh, apalagi penggodokan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terlampau sangat lamban. Sudah seyogyanya pemerintah mau studi banding ke masa lampau. Tak hanya membandingkan dengan kebijakan sebelumnya namun lebih menyoroti kesejarahan kebijakan perempuan setiap masa, membandingkan, memilih, dan menyusun poin-poin yang seharusnya lebih jitu dalam menangani kasus kekerasan. Strategi ini harus diambil oleh banyak pihak dalam menghadapi era disrupsi yang juga berlaku dalam pentuan poin pengesahan RUU tersebut karena sudah menjadi cita-cita bersama jika keadilan merupakan titik kemenangan. ​Jika kemenangan adalah keadilan maka musuhnya hanya ketidakadilan yang tergambar saat ini pada pertimbangan yang diambil untuk memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual, salah satunya moralitas. Perawan, pakaian, kesadaran (mabuk), dan lain sebagainya merupakan hak moral pribadi serta lingkungan budayanya. Jika hukum negara terlalu repot mengurus moral seseorang takutnya akan lupa mengurus ketajaman berpikir maju dan lupa berkemanusiaan. ​Masa peperangan/penjajahan di Indonesia memang menjadi awan gelap bagi perempuan. Setelah itu lahirlah penggagas perempuan pada zamannya untuk mengembalikan kedudukan perempuan, diteruskan setelah kemerdekaan sampai pada zaman orde baru. Saat revolusi, perjuangan perempuan bangkit telah dibangun sedikit demi sedikit, yang menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia tanpa memandang gender dan kelas sosial. Hasilnya dapat dinikmati sampai sekarang. Intinya, perempuan tidak hanya bertanggung jawab menuntut pengesahan RUU tersebut namun juga bertanggung jawab memiliki strategi dalam menghadapi peristiwa kekerasan itu terjadi. Hukum hanya bersifat memberi sanksi serta memberi penekanan terhadap angka kasus. Tetapi tetap saja perbuatan seseorang tidak dapat dikontrol secara keseluruhan oleh sebab itu, sangat wajib melakukan antisipasi. Tindakan antisipasi seperti, menyuarakan ajakan atau penyuluhan tentang perempuan yang harus berani berbicara dan bertindak ketika terdesak kejadian kekerasan tersebut. Selain itu dapat membuatkan infografik tentang tata cara pengaduan kasus kekerasan seksual secara merata. Bisa juga mendirikan perkumpulan untuk menyembuhkan trauma mental psikologis perempuan. Sehingga jika poin RUU yang disahkan tidak melingkupi semua yang dibutuhkan pada kasus ini, perempuan bisa bertindak sendiri. Membangun mental dan etos perempuan Indonesia lebih baik dengan menggunakan kacamata disrupsi. ​Sehingga pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memang harus segera dilaksanakan demi mewujudkan negara yang berdaulat secara hukum. Berlawanan dengan itu, perempuan Indonesia sendiri juga harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi akubat disahkan maupun ditundanya pengesahan RUU tersebut. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan sebuah langkah keadilan, bukan jawaban keadilan, karena lamban dan keteterannya penggodokan yang ditambah maupun pangkas menjadikan lebih ragu atas poin RUU yang bakal disahkan. Pentingkah? Apapun jadinya, kita punya tanggung jawab yang sama pada korban kekerasan seksual yakni memenangkannya dalam keadilan, yang artinya mendukung secara bantuan pengajuan hukum serta non hukum untuk memulihkan kembali menjadi sejatinya perempuan Indonesia." .

2019.01.03 16:53

Sri Suryani mendapat members.gained_points_message_votes "Perempuan Era Disrupsi Mampu Selama bangsa ini menomor sekiankan eksistensi mutlak kehormatan perempuan, maka akan terjal jalannya dalam mencapai cita-cita menjadi negara yang berdaulat secara penuh. Ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih mangkrak, angka perempuan menjadi korban semakin bertambah serta terombang-ambingkan nasibnya. Sampai saat ini mengadukan kejadian naas yang dialami akibat kekerasan seksual menjadi suatu hal yang sia-sia bagi beberapa kasus, bahkan bisa menjadi beban bagi pengadu karena sampai saat ini kecacatan penanganan kasus kekerasan seksual yang kurang obyektif dan terlalu condong merujuk pada isu moralitas pengadu. Ada pelaku yang lolos karena alasan-alasan tidak logis yang mana merugikan secara psikis dan mental korban. Seperti sudah tidak perawan sebelum terlaksananya kekerasan seksual, atau karena sedang mabuk. Padahal kualitas perempuan yang berada di suatu negara dapat menjadi salah satu acuan penilaian kemajuan di negara itu sendiri. Bagaiman kondisi perempuan di India dengan Amerika? ​Moralitas pun tidak bisa dipukul secara merata seluruh negara adalah sama, karena di dalam lingkaran besar akan terbagi lingkaran kecil dan lingkaran kecil lagi dan lagi hingga sampai lingkaran paling kecil yakni keluarga. Hukum moralitas hanya berlaku untuk lingkup budaya lingkaran-lingkaran tersebut. Seperti seorang gadis tinggal di ibukota dengan letak rumah dekat dengan pusat kota memiliki hobi dugem serta mengenakan bikini, lingkaran kecil tidak akan mengatakan itu sebuah pelanggaran moral karena memang gadis tersebut terbentuk di lingkaran budaya yang seperti itu dan memiliki hukum moralitasnya sendiri. Sehingga begitu lucu jika sebuah hukum negara ditegakkan atas nama moralitas. Hal tersebut menunjukan jika kualitas penalaran kemanusian di negara ini memang sedang mengalami perkembangan yang sebenarnya merupakan sebuah kemunduran jika ditilik dari sejarah penegakan hukum pada masa lampau zaman kerajaan. ​Pada era Majapahit, seperti yang dikemukakan oleh penelitian arkeolog Niken Wirasanti bahwasanya zaman itu perempuan memiliki kemerdekaan sebagai manusia yang selalu memiliki perkembangan berfikir. Seperti dalam penelitiannya etos kerja perempuan Jawa kuna yang ternyata kesetaraan sebenarnya memang sudah eksis pada saat itu, banyak perempuan yang berprofesi sebagai pimpinan kelompok petani, pedagang, perajin dan lain sebagainya. Perihal kekuasaan yang sifatnya kerajaan zaman tersebut pun sudah pernah dikuasai oleh seorang perempuan, meskipun hanya yang memiliki garis keturunan kerajaan yang bisa menempati kursi kekuasaan. Hak karir disamaratakan terhadap semua gender, sayangnya pada saat itu masih mengenal kelas sosial karena masih penganut sistem kasta. ​Ditunjang dengan pemaparan dari historia.id oleh salah satu jurnalisnya pada tahun 2017 tentang hukum yang melindungi perempuan pada era Majapahit yang tertulis seperti pada prasasti Cangu. Prasasti tersebut menerangkan hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual yang atau dapat disebut strisanggrahana. Selain prasasti tersebut, juga ada bab paradara pada perundang-undangnya, yakni secara rinci membahas tindak pidana kekerasan seksual berserta ganti rugi yang diterima oleh korban. Hukumannya pun beragam, seperti denda berupa sejumlah bilangan pada saat itu seperti berapa laksa sesuai tindakan yang dilakukan sampai hukuman mati. Paradara mengatur sedemikian rupa pelanggaran yang terlaksana akibat seksual, salah satunya jika seorang laki-laki menguntit seorang perempuan lalu dirayu secara tidak langsung memaksa atau jika sekarang kita menganggapnya sebagai pemaksaan secara mental dan psikologis akan menerima hukuman yang berbeda dengan seorang lelaki yang mendatangi kediaman seorang perempuan yang bersuami dan dengan paksa melakukan seksual akan menerima hukuman mati atau sah dibunuh oleh sang tuan rumah atau suaminya. Berpijak pada pemaparan paragraf ini, jika ditanyakan apakah seorang pria pada zaman itu merupakan pria yang lurus tanpa nafsu yang membabi buta, jawabannya tidak, karena dijelaskan selanjutnya pada era itu prostitusi telah ada dan memang legal oleh kerajaan sehingga pihak istana juga memungut pajak terhadap tempat tersebut. Sehingga dunia pernafsuan alias seksualitas memang ditangani dengan sangat baik. ​Sedikit menengok masa lalu, rasanya hukum saat ini sangat jauh, apalagi penggodokan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terlampau sangat lamban. Sudah seyogyanya pemerintah mau studi banding ke masa lampau. Tak hanya membandingkan dengan kebijakan sebelumnya namun lebih menyoroti kesejarahan kebijakan perempuan setiap masa, membandingkan, memilih, dan menyusun poin-poin yang seharusnya lebih jitu dalam menangani kasus kekerasan. Strategi ini harus diambil oleh banyak pihak dalam menghadapi era disrupsi yang juga berlaku dalam pentuan poin pengesahan RUU tersebut karena sudah menjadi cita-cita bersama jika keadilan merupakan titik kemenangan. ​Jika kemenangan adalah keadilan maka musuhnya hanya ketidakadilan yang tergambar saat ini pada pertimbangan yang diambil untuk memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual, salah satunya moralitas. Perawan, pakaian, kesadaran (mabuk), dan lain sebagainya merupakan hak moral pribadi serta lingkungan budayanya. Jika hukum negara terlalu repot mengurus moral seseorang takutnya akan lupa mengurus ketajaman berpikir maju dan lupa berkemanusiaan. ​Masa peperangan/penjajahan di Indonesia memang menjadi awan gelap bagi perempuan. Setelah itu lahirlah penggagas perempuan pada zamannya untuk mengembalikan kedudukan perempuan, diteruskan setelah kemerdekaan sampai pada zaman orde baru. Saat revolusi, perjuangan perempuan bangkit telah dibangun sedikit demi sedikit, yang menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia tanpa memandang gender dan kelas sosial. Hasilnya dapat dinikmati sampai sekarang. Intinya, perempuan tidak hanya bertanggung jawab menuntut pengesahan RUU tersebut namun juga bertanggung jawab memiliki strategi dalam menghadapi peristiwa kekerasan itu terjadi. Hukum hanya bersifat memberi sanksi serta memberi penekanan terhadap angka kasus. Tetapi tetap saja perbuatan seseorang tidak dapat dikontrol secara keseluruhan oleh sebab itu, sangat wajib melakukan antisipasi. Tindakan antisipasi seperti, menyuarakan ajakan atau penyuluhan tentang perempuan yang harus berani berbicara dan bertindak ketika terdesak kejadian kekerasan tersebut. Selain itu dapat membuatkan infografik tentang tata cara pengaduan kasus kekerasan seksual secara merata. Bisa juga mendirikan perkumpulan untuk menyembuhkan trauma mental psikologis perempuan. Sehingga jika poin RUU yang disahkan tidak melingkupi semua yang dibutuhkan pada kasus ini, perempuan bisa bertindak sendiri. Membangun mental dan etos perempuan Indonesia lebih baik dengan menggunakan kacamata disrupsi. ​Sehingga pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memang harus segera dilaksanakan demi mewujudkan negara yang berdaulat secara hukum. Berlawanan dengan itu, perempuan Indonesia sendiri juga harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi akubat disahkan maupun ditundanya pengesahan RUU tersebut. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan sebuah langkah keadilan, bukan jawaban keadilan, karena lamban dan keteterannya penggodokan yang ditambah maupun pangkas menjadikan lebih ragu atas poin RUU yang bakal disahkan. Pentingkah? Apapun jadinya, kita punya tanggung jawab yang sama pada korban kekerasan seksual yakni memenangkannya dalam keadilan, yang artinya mendukung secara bantuan pengajuan hukum serta non hukum untuk memulihkan kembali menjadi sejatinya perempuan Indonesia." .

2019.01.01 14:32

Sri Suryani mendapat members.gained_points_message_votes "Perempuan Era Disrupsi Mampu Selama bangsa ini menomor sekiankan eksistensi mutlak kehormatan perempuan, maka akan terjal jalannya dalam mencapai cita-cita menjadi negara yang berdaulat secara penuh. Ketika RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih mangkrak, angka perempuan menjadi korban semakin bertambah serta terombang-ambingkan nasibnya. Sampai saat ini mengadukan kejadian naas yang dialami akibat kekerasan seksual menjadi suatu hal yang sia-sia bagi beberapa kasus, bahkan bisa menjadi beban bagi pengadu karena sampai saat ini kecacatan penanganan kasus kekerasan seksual yang kurang obyektif dan terlalu condong merujuk pada isu moralitas pengadu. Ada pelaku yang lolos karena alasan-alasan tidak logis yang mana merugikan secara psikis dan mental korban. Seperti sudah tidak perawan sebelum terlaksananya kekerasan seksual, atau karena sedang mabuk. Padahal kualitas perempuan yang berada di suatu negara dapat menjadi salah satu acuan penilaian kemajuan di negara itu sendiri. Bagaiman kondisi perempuan di India dengan Amerika? ​Moralitas pun tidak bisa dipukul secara merata seluruh negara adalah sama, karena di dalam lingkaran besar akan terbagi lingkaran kecil dan lingkaran kecil lagi dan lagi hingga sampai lingkaran paling kecil yakni keluarga. Hukum moralitas hanya berlaku untuk lingkup budaya lingkaran-lingkaran tersebut. Seperti seorang gadis tinggal di ibukota dengan letak rumah dekat dengan pusat kota memiliki hobi dugem serta mengenakan bikini, lingkaran kecil tidak akan mengatakan itu sebuah pelanggaran moral karena memang gadis tersebut terbentuk di lingkaran budaya yang seperti itu dan memiliki hukum moralitasnya sendiri. Sehingga begitu lucu jika sebuah hukum negara ditegakkan atas nama moralitas. Hal tersebut menunjukan jika kualitas penalaran kemanusian di negara ini memang sedang mengalami perkembangan yang sebenarnya merupakan sebuah kemunduran jika ditilik dari sejarah penegakan hukum pada masa lampau zaman kerajaan. ​Pada era Majapahit, seperti yang dikemukakan oleh penelitian arkeolog Niken Wirasanti bahwasanya zaman itu perempuan memiliki kemerdekaan sebagai manusia yang selalu memiliki perkembangan berfikir. Seperti dalam penelitiannya etos kerja perempuan Jawa kuna yang ternyata kesetaraan sebenarnya memang sudah eksis pada saat itu, banyak perempuan yang berprofesi sebagai pimpinan kelompok petani, pedagang, perajin dan lain sebagainya. Perihal kekuasaan yang sifatnya kerajaan zaman tersebut pun sudah pernah dikuasai oleh seorang perempuan, meskipun hanya yang memiliki garis keturunan kerajaan yang bisa menempati kursi kekuasaan. Hak karir disamaratakan terhadap semua gender, sayangnya pada saat itu masih mengenal kelas sosial karena masih penganut sistem kasta. ​Ditunjang dengan pemaparan dari historia.id oleh salah satu jurnalisnya pada tahun 2017 tentang hukum yang melindungi perempuan pada era Majapahit yang tertulis seperti pada prasasti Cangu. Prasasti tersebut menerangkan hukuman berat bagi pelaku pelecehan seksual yang atau dapat disebut strisanggrahana. Selain prasasti tersebut, juga ada bab paradara pada perundang-undangnya, yakni secara rinci membahas tindak pidana kekerasan seksual berserta ganti rugi yang diterima oleh korban. Hukumannya pun beragam, seperti denda berupa sejumlah bilangan pada saat itu seperti berapa laksa sesuai tindakan yang dilakukan sampai hukuman mati. Paradara mengatur sedemikian rupa pelanggaran yang terlaksana akibat seksual, salah satunya jika seorang laki-laki menguntit seorang perempuan lalu dirayu secara tidak langsung memaksa atau jika sekarang kita menganggapnya sebagai pemaksaan secara mental dan psikologis akan menerima hukuman yang berbeda dengan seorang lelaki yang mendatangi kediaman seorang perempuan yang bersuami dan dengan paksa melakukan seksual akan menerima hukuman mati atau sah dibunuh oleh sang tuan rumah atau suaminya. Berpijak pada pemaparan paragraf ini, jika ditanyakan apakah seorang pria pada zaman itu merupakan pria yang lurus tanpa nafsu yang membabi buta, jawabannya tidak, karena dijelaskan selanjutnya pada era itu prostitusi telah ada dan memang legal oleh kerajaan sehingga pihak istana juga memungut pajak terhadap tempat tersebut. Sehingga dunia pernafsuan alias seksualitas memang ditangani dengan sangat baik. ​Sedikit menengok masa lalu, rasanya hukum saat ini sangat jauh, apalagi penggodokan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang terlampau sangat lamban. Sudah seyogyanya pemerintah mau studi banding ke masa lampau. Tak hanya membandingkan dengan kebijakan sebelumnya namun lebih menyoroti kesejarahan kebijakan perempuan setiap masa, membandingkan, memilih, dan menyusun poin-poin yang seharusnya lebih jitu dalam menangani kasus kekerasan. Strategi ini harus diambil oleh banyak pihak dalam menghadapi era disrupsi yang juga berlaku dalam pentuan poin pengesahan RUU tersebut karena sudah menjadi cita-cita bersama jika keadilan merupakan titik kemenangan. ​Jika kemenangan adalah keadilan maka musuhnya hanya ketidakadilan yang tergambar saat ini pada pertimbangan yang diambil untuk memberikan sanksi pada pelaku kekerasan seksual, salah satunya moralitas. Perawan, pakaian, kesadaran (mabuk), dan lain sebagainya merupakan hak moral pribadi serta lingkungan budayanya. Jika hukum negara terlalu repot mengurus moral seseorang takutnya akan lupa mengurus ketajaman berpikir maju dan lupa berkemanusiaan. ​Masa peperangan/penjajahan di Indonesia memang menjadi awan gelap bagi perempuan. Setelah itu lahirlah penggagas perempuan pada zamannya untuk mengembalikan kedudukan perempuan, diteruskan setelah kemerdekaan sampai pada zaman orde baru. Saat revolusi, perjuangan perempuan bangkit telah dibangun sedikit demi sedikit, yang menjadi tanggung jawab semua rakyat Indonesia tanpa memandang gender dan kelas sosial. Hasilnya dapat dinikmati sampai sekarang. Intinya, perempuan tidak hanya bertanggung jawab menuntut pengesahan RUU tersebut namun juga bertanggung jawab memiliki strategi dalam menghadapi peristiwa kekerasan itu terjadi. Hukum hanya bersifat memberi sanksi serta memberi penekanan terhadap angka kasus. Tetapi tetap saja perbuatan seseorang tidak dapat dikontrol secara keseluruhan oleh sebab itu, sangat wajib melakukan antisipasi. Tindakan antisipasi seperti, menyuarakan ajakan atau penyuluhan tentang perempuan yang harus berani berbicara dan bertindak ketika terdesak kejadian kekerasan tersebut. Selain itu dapat membuatkan infografik tentang tata cara pengaduan kasus kekerasan seksual secara merata. Bisa juga mendirikan perkumpulan untuk menyembuhkan trauma mental psikologis perempuan. Sehingga jika poin RUU yang disahkan tidak melingkupi semua yang dibutuhkan pada kasus ini, perempuan bisa bertindak sendiri. Membangun mental dan etos perempuan Indonesia lebih baik dengan menggunakan kacamata disrupsi. ​Sehingga pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memang harus segera dilaksanakan demi mewujudkan negara yang berdaulat secara hukum. Berlawanan dengan itu, perempuan Indonesia sendiri juga harus siap dengan segala konsekuensi yang terjadi akubat disahkan maupun ditundanya pengesahan RUU tersebut. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan sebuah langkah keadilan, bukan jawaban keadilan, karena lamban dan keteterannya penggodokan yang ditambah maupun pangkas menjadikan lebih ragu atas poin RUU yang bakal disahkan. Pentingkah? Apapun jadinya, kita punya tanggung jawab yang sama pada korban kekerasan seksual yakni memenangkannya dalam keadilan, yang artinya mendukung secara bantuan pengajuan hukum serta non hukum untuk memulihkan kembali menjadi sejatinya perempuan Indonesia." .

2019.01.01 13:57

Sri Suryani mendapat untuk masuk hari ini .

2019.01.01 01:20

Poin-poin

  • Pelengkapan Profil
  • Tandatangani petisi-petisi
  • Komitmen
  • Kirim surat
  • Tanggapan
  • Penyelesaian polling
  • Endorsement
  • Masuk
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10
  • Penyelesaian kuis
  • Menyebarkan konten shareable
  • Komentar
  • Unggah gambar
  • Voting media
  • Membagikan
  • Teman-teman baru
  • Terdaftar
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 20