Monica Nurlia Nababan

Monica Nurlia Nababan
56 POIN

Monica Nurlia Nababan mendapat members.gained_points_message_votes "Monica Nurlia Nababan_ Perempuan Bukan Subjek Yang Terkekang Perempuan sebagai kaum yang lemah akibat dari budaya patriarki telah menyudutkan perempuan dari ranah publik dan lebih banyak mengambil ranah domestik. Ranah domestik yang terdiri dari dapur,kamar dan sumur menjadi ladang perempuan untuk hidup. Akibatnya perempuan termarginalisasi dan tersubordinasi dari ruang publik dan hasilnya banyak kebijakan ataupun aturan yang dibuat oleh instansi/lembaga negara, lembaga hukum yang tidak adil bagi perempuan. Hal ini terjadi karena pemangku kebijakan dan penegak hukum cenderung bersikap seksisme. Tanpa sadar telah mendiskriminasi dan menindas jenis kelamin yang lain. Laki-laki sebaik apaun dia mengetahui tentang kondisi yang dialami perempuan. Indonesia tidak akan bisa memahaminya karena laki-laki selalu menggunakan maskulinitasnya dalam setiap kebijakan dan sangat jarang menggunakan sisi feminitasnya. Seperti yang dikatakan oleh Protagoras “man is the measure of all things”(semuanya tergantung laki-laki). Dunia ini seolah-olah hanya diciptakan untuk laki-laki saja. Kelemahan dan keterbelakangan perempuan cenderung mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual baik secara verbal maupun non verbal. Sangat sering kita mendengar ataupun melihat bahkan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual di lingkungan mssyarakat, itu artinya kondisi perempuan di Indonesia sangat memprihatinkan. Data dari Komnas Perempuan mengatakan bahwa ada 15 bentuk kekerasan seksual yaitu: 1)Perkosaan, 2) Intimidasi Seksual termasuk ancaman atau Percobaan Perkosaan, 3) Pelecehan Seksual, 4) Eksploitasi Seksual, 5) Perdagangan Perempuan untuk tujuan Seksual, 6) Prostitusi Paksa, 7) Perbudakan Seksual, 8) Pemaksaan Perkawinan termasuk cerai gantung, 9) Pemaksaan Kehamilan, 10) Pemaksaan Aborsi, 11) Pemaksaan Kontrasepsi dan Strelisasi, 12) Penyiksaan Seksual, 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, 15) Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Ketertindasan perempuan juga disebabkan oleh ekonomi kapitalisme yang berkembang di Indonesia serta doktrin agama terhadap keberadaan perempuan. Eksploitasi kapitalis serta determinasi kapitalisme mengakibatkan eksploitasi seksual terhadap tubuh perempuan. Selain menjadikan perempuan sebagai buruh dengan upah murah dan hak yang sangat terbatas tetapi kewajiban tidak terbatas, perempuan juga kerap mendapatkan kekerasan seksual dari atasannya di perusahaan. Perempuan diperjualbelikan untuk kebutuhan seksual laki-laki di zaman dulu untuk para raja sedangkan untuk zaman modern ialah untuk para korporat. Perempuan kelas menengah-bawah termasuk perempuan di pedesaanlah yang paling cenderung mengalami kekerasan seksual karena mereka tidak bebas dari ekonomi,budaya patriarki yang sangat kental dan juga hukum yang tidak berpihak. Doktrin agama yang sangat ortodoks juga telah meyebabkan perempuan tertindas, dimana perempuan sebagai objek yang tidak memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki (dalam bagian tertentu). Walaupun pada dasarnya para penganutnya salah tafsir dengan kitab suci masing-masing, terkadang manusia tidak menginterpretasikannya dengan kehidupan saat ini. Perkembangan globalisasi secara teknologi/informasi maupun sosial budaya juga turut meyumbang perempuan mengalami kekerasan seksual misalnya dari media sosial, dimana perempuan cenderung dilecehkan karena pakaiannya atau bentuk tubuhnya kata-kata vulgar sering dilontarkan kepada perempuan sedangkan laki-laki yang kerap mengumbar dada di media sosial ataupun mengungkapkan adegan ranjangnya dengan perempuan sangat jarang untuk di kritik. Hal ini disebabkan pandangan masyarakat secara umum seelalu mengaggap masalah datang dari perempuan itu sendiri. Paham yang berkembang di masayarakat adalah paham Androsentrisme (menurut Charlotte Perkins Gilmas) pemahaman yang menjadikan laki-laki sebagai pusat dari dunia,lelaki dipahami sebagai patokan untuk memandang tentang dunia,tentang kebudayaan,tentang sejarah. Lelaki sebagai norma bagi perilaku manusia dan peran perempuan tidak mendapat perhatian. Dan perempuan sebagai korban kekerasan cenderung tidak mendapatkan pemulihan baik dari gangguan psikologis ataupun sanksi sosial dari masyarakat. Bahkan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan bagi sebagian besar masyarakat justru terjadi karena dirinya sendiri melalui pakaian serta bentuk tubuh perempuan. Perempuan bukan hanya objek seksual dari laki-laki tetapi juga menjadi subjek yang terkekang dari demokrasi. Perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual jadi terhalang untuk mengaktualisasikan atau potensi dalam dirinya secara normal akibat trauma yang dialaminya. Lihat saja masalah Baiq Nuril dan Agni (bukan nama sebenarnya) yang justru tidak mendapat dukungan dari lembaga penegak hukum untuk membela haknya. Justru para pelaku bebas dari masalah sementara perempuan sudah korban tidak mendapat dukungan lagi dari penegak hukum. Lalu dimana fungsi negara sebagai negara hukum yang sangat jelas tertera pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Indonesia tidak menjamin kedudukan dan hak perempuan agar terbebas dari kekerasan seksual. Berabad-abad lamanya perempuan dikekang oleh dunia sudah saatnya perempuan di seluruh dunia bebas dari segala bentuk intervensi.Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan untuk menghapuskan ataupun meminimaliasir kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebab hal ini sangat penting dan genting bagi perempuan sebagai alat untuk menertibkan laki-laki ketika melakukan kekerasan seksual. Tidak lupa juga isi Undang-Undang tersebut harus mengandung kesetaraan gender tidak bersifat seksisme. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka penderitaan perempuan akan menurun seiring dengan diterapkannya pendidikan gender terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya di dalam dunia pendidikan hanya beberapa jurusan saja yang mempelajari masalah berbasis gender dan sudah seharusnya masyarakat diberikan pemahaman yang khusus tentang perbedaan gender dan seks. Konstruksi sosial yang menyebabkan kekerasan seksual harus segera dihancurkan dari kehidupan perempuan. Sesungguhnya kekerasan seksual dapat terwujud setelah masalah kesetaraan gender dapat terwujud. Selain itu saya juga berharap adanya revisi UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 terkhusus pada pasal 7 tentang usia anak untuk menikah. Karena salah satu faktor pemicu kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga adalah maraknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia dimana pemaksaan perkawinan diantaranya adalah pernikahan dini. Dalam hukum internasional, pernikahan anak dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pasal 16 (2) dalam Universal Declaration of Human Rights menyatakan “Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouse”. Pernikahan dini yang dilakukan juga akan berdampak besar terhadap kematian ibu. Hal inilah yang menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan dalam menangani banyaknya angka kematian ibu yang mayoritas dialami oleh ibu yang masih berumur dibawah 20 tahun. Berdasarkan data BPS tahun 2015, indikasi perkawinan usia anak terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia dan perkawinan usia anak tertinggi pada tahun 2015 adalah Sulawesi Barat 34 persen. Data tahun 2015, perkawinan usia anak di perdesaan mencapai 27,11 persen dan diperkotaan hanya 17,09 persen. tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase 33,68 persen. Sementara BKKBN memberikan batasan usia pernikahan ideal bagi perempuan yaitu 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologi yaitu usia 20-25 tahun bagi perempuan dan laki-laki umur 25-30 bagi laki-laki. Oleh karena itu saya juga sangat berharap UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 bisa segera direvisi supaya kekerasan seksual terhadap perempuan tidak akan menambah korbam kekerasan seksual di ranah domestik terhadap perempuan. Saya mengutip kata Sartre “ Man is Free.......Or, rather Man is Freedom”( Manusia adalah bebas,atau lebih tepatnya manusia adalah kebebasan). Jadi sudah saatnya perempuan Indonesia bebas dari kekerasan seksual yang selama ini membelenggu kehidupan perempuan. " .

2018.12.28 15:37

Monica Nurlia Nababan mendapat members.gained_points_message_votes "Monica Nurlia Nababan_ Perempuan Bukan Subjek Yang Terkekang Perempuan sebagai kaum yang lemah akibat dari budaya patriarki telah menyudutkan perempuan dari ranah publik dan lebih banyak mengambil ranah domestik. Ranah domestik yang terdiri dari dapur,kamar dan sumur menjadi ladang perempuan untuk hidup. Akibatnya perempuan termarginalisasi dan tersubordinasi dari ruang publik dan hasilnya banyak kebijakan ataupun aturan yang dibuat oleh instansi/lembaga negara, lembaga hukum yang tidak adil bagi perempuan. Hal ini terjadi karena pemangku kebijakan dan penegak hukum cenderung bersikap seksisme. Tanpa sadar telah mendiskriminasi dan menindas jenis kelamin yang lain. Laki-laki sebaik apaun dia mengetahui tentang kondisi yang dialami perempuan. Indonesia tidak akan bisa memahaminya karena laki-laki selalu menggunakan maskulinitasnya dalam setiap kebijakan dan sangat jarang menggunakan sisi feminitasnya. Seperti yang dikatakan oleh Protagoras “man is the measure of all things”(semuanya tergantung laki-laki). Dunia ini seolah-olah hanya diciptakan untuk laki-laki saja. Kelemahan dan keterbelakangan perempuan cenderung mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual baik secara verbal maupun non verbal. Sangat sering kita mendengar ataupun melihat bahkan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual di lingkungan mssyarakat, itu artinya kondisi perempuan di Indonesia sangat memprihatinkan. Data dari Komnas Perempuan mengatakan bahwa ada 15 bentuk kekerasan seksual yaitu: 1)Perkosaan, 2) Intimidasi Seksual termasuk ancaman atau Percobaan Perkosaan, 3) Pelecehan Seksual, 4) Eksploitasi Seksual, 5) Perdagangan Perempuan untuk tujuan Seksual, 6) Prostitusi Paksa, 7) Perbudakan Seksual, 8) Pemaksaan Perkawinan termasuk cerai gantung, 9) Pemaksaan Kehamilan, 10) Pemaksaan Aborsi, 11) Pemaksaan Kontrasepsi dan Strelisasi, 12) Penyiksaan Seksual, 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, 15) Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Ketertindasan perempuan juga disebabkan oleh ekonomi kapitalisme yang berkembang di Indonesia serta doktrin agama terhadap keberadaan perempuan. Eksploitasi kapitalis serta determinasi kapitalisme mengakibatkan eksploitasi seksual terhadap tubuh perempuan. Selain menjadikan perempuan sebagai buruh dengan upah murah dan hak yang sangat terbatas tetapi kewajiban tidak terbatas, perempuan juga kerap mendapatkan kekerasan seksual dari atasannya di perusahaan. Perempuan diperjualbelikan untuk kebutuhan seksual laki-laki di zaman dulu untuk para raja sedangkan untuk zaman modern ialah untuk para korporat. Perempuan kelas menengah-bawah termasuk perempuan di pedesaanlah yang paling cenderung mengalami kekerasan seksual karena mereka tidak bebas dari ekonomi,budaya patriarki yang sangat kental dan juga hukum yang tidak berpihak. Doktrin agama yang sangat ortodoks juga telah meyebabkan perempuan tertindas, dimana perempuan sebagai objek yang tidak memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki (dalam bagian tertentu). Walaupun pada dasarnya para penganutnya salah tafsir dengan kitab suci masing-masing, terkadang manusia tidak menginterpretasikannya dengan kehidupan saat ini. Perkembangan globalisasi secara teknologi/informasi maupun sosial budaya juga turut meyumbang perempuan mengalami kekerasan seksual misalnya dari media sosial, dimana perempuan cenderung dilecehkan karena pakaiannya atau bentuk tubuhnya kata-kata vulgar sering dilontarkan kepada perempuan sedangkan laki-laki yang kerap mengumbar dada di media sosial ataupun mengungkapkan adegan ranjangnya dengan perempuan sangat jarang untuk di kritik. Hal ini disebabkan pandangan masyarakat secara umum seelalu mengaggap masalah datang dari perempuan itu sendiri. Paham yang berkembang di masayarakat adalah paham Androsentrisme (menurut Charlotte Perkins Gilmas) pemahaman yang menjadikan laki-laki sebagai pusat dari dunia,lelaki dipahami sebagai patokan untuk memandang tentang dunia,tentang kebudayaan,tentang sejarah. Lelaki sebagai norma bagi perilaku manusia dan peran perempuan tidak mendapat perhatian. Dan perempuan sebagai korban kekerasan cenderung tidak mendapatkan pemulihan baik dari gangguan psikologis ataupun sanksi sosial dari masyarakat. Bahkan kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan bagi sebagian besar masyarakat justru terjadi karena dirinya sendiri melalui pakaian serta bentuk tubuh perempuan. Perempuan bukan hanya objek seksual dari laki-laki tetapi juga menjadi subjek yang terkekang dari demokrasi. Perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual jadi terhalang untuk mengaktualisasikan atau potensi dalam dirinya secara normal akibat trauma yang dialaminya. Lihat saja masalah Baiq Nuril dan Agni (bukan nama sebenarnya) yang justru tidak mendapat dukungan dari lembaga penegak hukum untuk membela haknya. Justru para pelaku bebas dari masalah sementara perempuan sudah korban tidak mendapat dukungan lagi dari penegak hukum. Lalu dimana fungsi negara sebagai negara hukum yang sangat jelas tertera pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Indonesia tidak menjamin kedudukan dan hak perempuan agar terbebas dari kekerasan seksual. Berabad-abad lamanya perempuan dikekang oleh dunia sudah saatnya perempuan di seluruh dunia bebas dari segala bentuk intervensi.Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan untuk menghapuskan ataupun meminimaliasir kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebab hal ini sangat penting dan genting bagi perempuan sebagai alat untuk menertibkan laki-laki ketika melakukan kekerasan seksual. Tidak lupa juga isi Undang-Undang tersebut harus mengandung kesetaraan gender tidak bersifat seksisme. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka penderitaan perempuan akan menurun seiring dengan diterapkannya pendidikan gender terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya di dalam dunia pendidikan hanya beberapa jurusan saja yang mempelajari masalah berbasis gender dan sudah seharusnya masyarakat diberikan pemahaman yang khusus tentang perbedaan gender dan seks. Konstruksi sosial yang menyebabkan kekerasan seksual harus segera dihancurkan dari kehidupan perempuan. Sesungguhnya kekerasan seksual dapat terwujud setelah masalah kesetaraan gender dapat terwujud. Selain itu saya juga berharap adanya revisi UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 terkhusus pada pasal 7 tentang usia anak untuk menikah. Karena salah satu faktor pemicu kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga adalah maraknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia dimana pemaksaan perkawinan diantaranya adalah pernikahan dini. Dalam hukum internasional, pernikahan anak dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pasal 16 (2) dalam Universal Declaration of Human Rights menyatakan “Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouse”. Pernikahan dini yang dilakukan juga akan berdampak besar terhadap kematian ibu. Hal inilah yang menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan dalam menangani banyaknya angka kematian ibu yang mayoritas dialami oleh ibu yang masih berumur dibawah 20 tahun. Berdasarkan data BPS tahun 2015, indikasi perkawinan usia anak terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia dan perkawinan usia anak tertinggi pada tahun 2015 adalah Sulawesi Barat 34 persen. Data tahun 2015, perkawinan usia anak di perdesaan mencapai 27,11 persen dan diperkotaan hanya 17,09 persen. tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase 33,68 persen. Sementara BKKBN memberikan batasan usia pernikahan ideal bagi perempuan yaitu 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologi yaitu usia 20-25 tahun bagi perempuan dan laki-laki umur 25-30 bagi laki-laki. Oleh karena itu saya juga sangat berharap UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 bisa segera direvisi supaya kekerasan seksual terhadap perempuan tidak akan menambah korbam kekerasan seksual di ranah domestik terhadap perempuan. Saya mengutip kata Sartre “ Man is Free.......Or, rather Man is Freedom”( Manusia adalah bebas,atau lebih tepatnya manusia adalah kebebasan). Jadi sudah saatnya perempuan Indonesia bebas dari kekerasan seksual yang selama ini membelenggu kehidupan perempuan. " .

2018.12.24 12:14

Monica Nurlia Nababan mendapat untuk masuk hari ini .

2018.12.22 20:16

Monica Nurlia Nababan mendapat untuk masuk hari ini .

2018.12.21 12:52

Monica Nurlia Nababan mendapat untuk masuk hari ini .

2018.12.19 21:45

Monica Nurlia Nababan mendapat untuk membuat akun .

2018.12.19 20:49

Poin-poin

  • Pelengkapan Profil
  • Tandatangani petisi-petisi
  • Komitmen
  • Kirim surat
  • Tanggapan
  • Penyelesaian polling
  • Endorsement
  • Masuk
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 30
  • Penyelesaian kuis
  • Menyebarkan konten shareable
  • Komentar
  • Unggah gambar
  • Voting media
  • Membagikan
  • Teman-teman baru
  • Terdaftar
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 20