Patutkah Memaklumi Kinerja DPR yang Jeblok?

Patutkah Memaklumi Kinerja DPR yang Jeblok?

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui kinerja anggota DPR di tahun politik, atau menjelang Pemilu 2019 ini menurun. Kinerja rendah ini, menurut Fadli, patut dimaklumi karena banyak anggota DPR yang kembali mencalonkan diri sibuk kampanye di daerah pemilihan masing-masing.

Apa yang kami pikir

Alasan masuk tahun politik penyebab turunnya kinerja DPR tidak bisa diterima. Karena, berdasarkan catatan Forum Masyarakat Peduli Parelemen Indonesia (Formappi) kinerja DPR periode 2014-2018 ini adalah yang terburuk sejak era Reformasi.

Artinya, sedikitnya ada empat periode jajaran anggota DPR sejak pemilu era Reformasi dilaksanakan pada 1999. Dari kelima periode itu, kinerja DPR 2014-2019 inilah yang terburuk. Sehingga alasan “bertempur” kembali menjaring suara di dapil untuk Pemilu 2019 menjadi tidak masuk akal. Karena Pemilu sudah berulang kali dilaksanakan sejak Reformasi bergulir. Kalau memang kinerja DPR menurun setiap kali menjelang tahun Pemilu, kenapa DPR periode kali ini berkinerja terendah?

Masih menurut Formappi, sepanjang 2017 saja DPR hanya menyelesaikan 6 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas dari target 52 RUU. Pada 2018 lebih parah lagi. Hingga awal Desember ini, belum satu pun RUU Prolegnas yang disahkan DPR.

Alasan anggota DPR sibuk berkampanye di daerah juga tidak dapat diterima. Karena setiap anggota DPR dibantu dua asisten pribadi (aspri) dan 5 tenaga ahli (TA). Untuk aspri, minimal lulusan D3. Sedangkan TA setidaknya harus lulus pendidikan strata 2 (S2).

Anggota DPR kurang apa lagi?

Langkah 1. teruskan dan beri komentar

teruskan dan beri komentar

Langkah 2. Salin di sini dan menangkan poin

Supporter's Comments

Abdul ghaniy wrote: Gk papa sih kinerjanya turun asalkan gajinya ikut turun.... Enak aja udah gaji dan tunjangannya tinggi kerjaan malah gk selesai2.... Mikir dong!!! Aku yo gelem lek ngunu mikir sitik gaji akeh!!!!
14-02-2019, 15:45
Widi prasetyo wrote: Anggaran besar untuk gaji wakil rakyat, bahkan dikasih pensiun pula. Harusnya bekerja secara profesional. Mengesampingkan urusan pribadi, bekerja sesuai tugasnya, bukan cuma nyinyir, kampanye buat dinastinya itu dinomor sekiankan, kek gitu mau minta dipilih lagi. 🙄 Apalagi pimpinannya kyak gitu semua 😂 negeri dagelan. Wkwkw
14-02-2019, 15:44
Anugrah wrote: Masalah terbesarnya mengapa kinerja DPR 2014-2019 terburuk adalah adanya oknum-oknum di dalam sana yang terlalu banyak berkata-kata, sedikit take action. Mereka muncul diberbagai media menyampaikan opini yang bermacam-macam tanpa adanya substansi yang jelas, seakan menyalahkan pemerintah tanpa berkaca dengan diri sendiri, bahwa terkait peraturan/uu mereka yang mengesahkan lalu setelahnya pemerintah lagi yang disalahkan, dari sini jelas terlihat bahwa DPR seakan bersimpangan dengan pemrintah, maka solusi yang ditawarkan adalah mari bekerja bersama jangan terlalu fokus dengan partai sendiri namun lihat ada rakyat yang harus diurus.
14-02-2019, 15:44
Julius Sinaga wrote: Kesimpulannya DPR lebih banyak tidur dari pada kerja. Omong kosong cinta rakyat.
14-02-2019, 15:44
Rudi wrote: Saya rasa kinerja para anggota sudah tidak professional lagi mengenai statusnya masing-masing Penyebab bobroknya kinerja anggota DPR dikarenakan kelalaian dari management mereka, yaitu bagaimana cara mereka membagi tugas pencapaian mereka, dengan keprofesionalan kinerja merely. Sekian
14-02-2019, 15:43
Lambertus Saka wrote: Menurut saya sebagai anggota DPR itu semestinya menempatkan diri sebagai pelayan rakyat yang setia. Jika jadi DPR hanya semata mata mencari pekerjaan(profesi) maka pada akhirnya setiap anggota DPR itu akan kembali sibuk untuk menjaring Asmara(aspirasi masyarakat) tanpa memperdulikan tupoksinya. Jadi jika mereka(a.DPR) dapat memposisikan diri sebagai pelayan saya yakin kepercayaan dari rakyat itu mudah di dapat dan tak perlu berkempanye lagi seperti yg i lakukan oleh anggota DPR sekarang ini
14-02-2019, 15:43
Barr wrote: Kalo menurut saya belum patut karna Masi banyak kekurangan yg belum bisa di selesaikan...salam
14-02-2019, 15:43
Winda wrote: Maf saya tidak setuju.bagaimanapun yang namanya wakil rakyat mau tidak mau harus bersikap profesional.karna di pilih rakyat ,untuk rakyat,di gajih juga kan sama rakyat.betul tidak ???jdi ya di negara kita indonesia ini belum tercipta sebagai mana menurut pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia"dalam hal apapun. Itu tugas presiden dan bawahanya. DPR .DPD dan sebagainya.tunjukanlah bahwa kerja kalian itu bagus di hadapan rakyat.jdi harus bertanggung jawab dngn profesi yang sudah rakyat amanatkan.itu menurut saya sebagai rakyat .jngn smpe membuat rakyat kecewa.terimakasih
29-01-2019, 10:35
Nono Dewanto wrote: mungkin udah wktunya indonesia butuh seorang vigilante, seperti batman uppss, salah punisher, biar sedikit lebih sadis. Biar para penjahat berseragam lebih takut, karena seorang white knight spt Ahok telah berhasil di jatuhkan melalui celah celah hukum..... Yes this country need a vigilante to clean up the mess
29-01-2019, 10:33
guntur wrote: menurut saya para anggota DPR lebih banyak mendahulukan kepentingan pribadi di bandingkan dengan kepentingan rakyat,bangsa dan negara.untuk para anggota DPR ingat lah bahwa gaji kalian dari rakyat.dan untuk alasan itu saya tidak bisa memaklumi nya.
29-01-2019, 10:32
Henri S wrote: Pimpinannya pada periode ini adalah hasil dari mengakali aturan, wajar kinerjanya buruk...
29-01-2019, 10:30
Arif Budiman wrote: Anggota Parlemen adalah Dewa-Nya 'apologi'. Segudang alasan, sudah mereka siapkan. Bahkan, sejak mereka sebelum duduk di senayan. Jadi, sudah mafhum, kalau DPR seperti dikatakan Fadli Zond kinerja DPR menurun dengan alasan tahun politik. Jujur saja, kinerja terbaik DPR yaitu Apologi. Bukan, Legislasi, Budgeting dan Controling. Iya, kinerjanya, alasan, alasan dan alasan. Kadang-kadang menyalahkan. Bukan lagi menjadi rahasia umum, kl DPR itu demikian. Makanya, bubarkan saja
29-01-2019, 10:30
Ian wrote: Dengan gejolak politik yang sangat tinggi, tentu sebagai anggota DPR juga harus memilah dan memilih yang mana kebijakan buang cenderung bersifat politik dan mana yang memang tepat sasaran, perlu di anulir karena memang kinerja seharusnya tidak harus diukur dari Prolegnas. Dan seharusnya yang menjadi ukuran adalah bagaimana menyikapi kepentingan politik dan kepentingan nonpolitk. Bukan berarti yang politik tidak pro rakyat yah, yang saya maksud itu lebih menguntungkan birokrat" devil yang ada dalam jajaran ASN. Karena tingkat daerah saja kita sering melihat bahwa seringkali ada kebijakan dari eksekutif setempat yang sering menguntungkan pengusaha" contohnya dibanding rakyat. Dan saya rasa inilah yang menjadi beban" aspirasi yang sering berbanding dengan apa yang harusnya dijalankan oleh perwakilan rakyat. Kita bisa liat sekarang, bahwa di era 2014 - 2018 ini begitu banyak yang terbongkar kasus korupsi juga partai pendukung pemerintah pun yang lebih banyak. Dalam hal ini. Ada benarnya juga oposisi sebagai pemimpin DPR agak lebih berhati-hati menyelesaikan program" yang di ambil. Karena bisa menambah dan membuka celah" atau ruang untuk berkorelasi lagi khususnya bukan hanya di oposisi tetapi partai" yang ada di petahana. Agar tidak membuka terlalu banyak program lagi dan menambah kerugian negara. Terima Kasih
29-01-2019, 10:22
Yoga wrote: Anggota dpr seharusnya mau instropeksi diri,ketika kampanya caleg janji jaani disebarluaskan,menggunakan bahasa yg seoalah olah meyakinkan msyarakat untuk memilihnya..tapi itu semua hanya ilusi semata,ketika terpilih kepentingan pribadi yg didahulukan,debat debat tidak penting dipertandingkan,tidur saat rapat,tdk ikut sidang paripurna,apa fungsi dpr,digaji dr uang rakyat tp kinerjanya tidk untuk rakyat..malulah kepada rakyat yg telah menggajimu..
23-01-2019, 11:33
Tri wrote: Buat apa DPR kalau masih menyalahkan rakyat ? Kadang ada kecenderungan anggota DPR yang menyalahkan rakyat sedangkan DPR adalah dewan yang mewakili rakyat di parlemen,kinerja DPR turun seharusnya DPR lah pihak yang telah baik menjalankan tugas sebagai wakil rakyat yang dapat mengerti situasi rakyat tapi kok malah turun kinerja nya ? Artinya DPR bukan mewakili rakyat untuk,dirinya saja sudah tidak bisa apalagi untuk rakyat !!!
23-01-2019, 11:33
Abi wrote: Jangan terlena terus lah DPR dgn gaji, fasilitas dll yg sangat lebih dari cukup. Kinerja nya ditingkatkan. Perbanyak dan penuhi target pengesahan dan perancangan UU dll yg jd proker setiap tahun
23-01-2019, 11:08
Dodi wrote: Anggota DPR lebih banyak mengurusi partai nya ketimbang mengurusi kewajiban nya di DPR .miris nya saling menghujat sesama anggota DPR. Tolong bekerjalah
23-01-2019, 11:08
Teguh wrote: Terus terang saya golput sejak Pemilu 2004, susah sekali mempercayai caleg-caleg dari partai mana pun walau orang tua saya berlatar belakang pengikut Soekarno (Marhaen). Namun, karena DPR juga punya peran terhadap kebijakan pemerintah (rakyat/negara), kinerja DPR justru tidak lebih baik daripada saat sebelum Reformasi. Bedanya, sebelum reformasi, seluruh gedung DPR bisa dipastikan seperti koor, sekarang tergantung arah kubu dari partainya. Yang diutamakan lebih dulu kepentingan pribadi, partai baru rakyat.
23-01-2019, 11:04
Master Irwan wrote: Saya sepakat dengan gagasan bang fadli zon. Bagi saya, saya rasa anggota DPR belum tuntas dalam persoalan idepolstratak kenapa demikian sehingga salah satu aggota DPR yg di maksud oleh bang fadli zon. Mulai kurangnya bekerja di Kantor DPR dengan alasan bahwa sibuk kampanye dll. Coba sekali-kali antara teori dan realita selaraskan, anggota DPR yang sudah di kasih amanah oleh rakyat bukan hanya sibuk berkampanye terus. Memang kita ketahui bersama bahwa sekarang adalah tahun pemilu dan tahun politik. Tapi yang perlu saya tegaskan dengan persoalan mulai menurunnya anggota DPR bekerja ini lah yg perlu kita sadari. Jadi ada solusi bagi saya selaku aktivis kepada anggota DPR untuk biar tidak terjadi lagi terkait menurunnya anggota DPR bekerja. Yaitu : silahkan mainkan strateginya untuk memainkan peran yang sekiranya tidak menghambat kinerja anda sebagai anggota DPR. Contoh : team, dll. Kalau tidak faham masalah strategi, silahkan belajar ideopolstratak lagi. #SuaraMasyarakatPinggiran #AktivisMahasiswa #Indonesia #Mr.IrwanHidayat
23-01-2019, 11:04
Ujhu wrote: Zonk
23-01-2019, 11:02
aras maulana wrote: seharusnya anggota DPR itu harus bekerja dengan baik
15-01-2019, 10:51
Dewy wrote: Untuk alasan yang di berikan saya pikir tidak masuk akal sama sekali DPR itu di pilih oleh rakyat Nah, bagaimana rakyat bisa memilih mereka jika tugas dan tanggung jawab mereka belum tuntas Bagaimana rakyat bisa melihat mempercayai kinerja mereka Jadi cobalah jangan memberi alasan yang tidak masuk akal seakan itu sebagai sesuatu masalah besar
15-01-2019, 10:50
Taufik Hidayay wrote: DPR banyak yang bernuansa politis, di sisi lain sikap kenegarawanannya raib. Ini cukup disesali. Kadang membuat muak masyarakat.
15-01-2019, 10:44
Fajar sidiek p wrote: Kita tidak bisa memaklumi kinerja Dpr menurun seperti ucapan fadlizon tersebut karena sibuk kampanye atau hal lain nya, DPR di pilih oleh rakyat bukan sekelompok golongan rakyat tertentu saja, jadi DPR itu harus Totalitas dalam mengemban amanah suara rakyat tidak serta merta lemah atau memohon maklum dihadapan rakyatnya. Masyarakat tidak mau tau tentang hal itu, intinya Yang diinginkan masyarakat adalah DPR bekerja semaksimal mungkin dalam tupoksi masing masing secara Totalitas karena sudah dipilih oleh rakyat,
04-01-2019, 10:02

Lihat aksi lainnya