Membangun Indonesia Butuh Oposisi Cerdas

Membangun Indonesia Butuh Oposisi Cerdas

Sudah masuk masa kampanye. Maka segala sesuatu memang lazim dikaitkan dengan politik. Apalagi menyangkut calon presiden petahana alias masih menjabat dan secara otomatis mengeluarkan kebijakan-kebijakan.

Rencana pemerintah menyalurkan Dana Kelurahan, misalnya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, seharusnya dana seperti itu dialokasikan sejak lama.

"Pertanyaannya adalah kenapa sekarang? Kenapa enggak dari dulu? Kalau kita setuju dari dulu, harusnya desa itu dengan kelurahan itu di-treatment-nya sama. Kenapa baru sekarang? Kita kalau dari dulu lebih setuju lagi," kata Fadli di Jakarta, seperti dilansir Liputan6.com, baru-baru ini.

Tak lama berselang, politisi dari kubu oposisi gaduh kembali menyusul keputusan pemerintah menggratiskan Jembatan Suramadu. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, pembebasan tarif Jembatan Suramadu adalah langkah Joko Widodo sebagai calon presiden untuk merebut suara di Madura, Jawa Timur.

"(Kebijakan tol gratis) itu sesuatu yang baik, sekalipun saya anggap bagian pencitraan, mau pilpres. Kenapa enggak dari dulu mau digratiskan. Sekarang masuk tahun politik," kata Ahmad kepada CNNIndonesia.com.

Apa yang kami pikir

Salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan rakyat. Bahkan bisa jadi dari semua tugas pemerintah, bagian membuat warga lebih sejahtera adalah yang terpenting.

Karena itu, sangat naif apabila kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai sebagai upaya pencitraan hanya karena dilakukan pada masa kampanye.

Apakah hanya karena sudah masa kampanye, petahana yang juga secara sah masih menjabat kepala negara dilarang mengeluarkan kebijakan pro-rakyat? Apakah maksud kubu oposisi, kepentingan rakyat harus ditunda selama enam bulan ke depan hingga masa kampanye selesai?

Kasihan sekali kepentingan masyarakat harus ditunda karena mengganggu kepentingan politik oposisi. Padahal masa kampanye masih lama, sekitar 6 bulan lagi.

Sebaliknya, bukankah kegemaran oposisi mengkritik setiap kebijakan pemerintah merupakan langkah politis juga? Apakah itu artinya petanana bisa meminta penantangnya menunda kritik hingga masa kampanye selesai?

Mengkritik tentu boleh. Mengkritik adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang. Tapi mengkritik kebijakan pemerintah hanya karena persoalan pemilihan waktu (timing) adalah sesuatu yang konyol.

Sebaiknya isi kritik menyerang kebijakan pemerintah secara substantif. Karena membangun Indonesia tak cukup hanya pemerintah yang cakap. Tapi juga oposisi yang cerdas.

Langkah 1. teruskan dan beri komentar

teruskan dan beri komentar

Langkah 2. Salin di sini dan menangkan poin

Supporter's Comments

Gisela wrote: Selain oposisi yang cerdas, Indonesia juga butuh masyarakat yang cerdas. Sehingga dapat membaca situasi politik dan tidak mudah dipengaruhi oleh isu-isu politik.
02-01-2019, 13:57
Azis wrote: Cerdas. Cerdas berpikir, merasa, dan bertindak.
19-12-2018, 13:25
Bray wrote: Iya memang harus cerdas oposisi untuk membangun indonesia,,ya dripada ngandelin dpr yang omong doang kaya beo
11-12-2018, 09:59
Dwicky Prabowo Muljono wrote: Butuh org2 yang bersih, jujur berintergitas. Dan berintelek. Itu masih susah dicari. Negara kita luas bung membentang garis katulistiwa.
11-12-2018, 09:56
Wardatul wrote: Tak usah muluk muluk yang penting tanggungjawab dan tak egois.Daripada cerdas namun edo tinggi.
11-12-2018, 09:54
madifsewan wrote: Kritik negatif merupakan hal yang wajar dari oposisi di era2 politik
11-12-2018, 09:34
Saputro wrote: Oposisi cerdas dan berkarakter baiklah yg berguna untuk pembangunan Indonesia
05-11-2018, 10:14

Lihat aksi lainnya