Kasus Baiq Nuril yang Semakin Tak Jelas

Kasus Baiq Nuril yang Semakin Tak Jelas

Kabar terbaru perkembangan Baiq Nuril sungguh menyesakkan dada. Dilansir detik.com (18/01/2019), polisi menghentikan pemeriksaan terhadap eks Kepsek SMAN 7 Mataram, H. Muslim atas dugaan pelecehan seksual terhadap mantan bawahannya tersebut. Alasannya, tak cukup bukti yang memenuhi unsur pasal 294 ayat (2) ke-1 KUHP. 

Baiq Nuril tentu saja kecewa. Kendati demikian, tim pengacaranya yang diwakili oleh Yan Mangandar Putra menegaskan, akan terus melakukan upaya praperadilan untuk menguji keabsahan SP3, seperti dilansir Viva.co.id (17/01/2019). 

Selanjutnya, tim pengacara juga akan melakukan upaya hukum luar biasa agar Baiq Nuril terlepas dari hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta, subsider kurungan 3 bulan yang dijatuhkan MA. 

Apa yang kami pikir

Entah mau berkomentar apa lagi. Yang pasti Teman Rakyat sangat kecewa dengan perkembangan kasus Baiq Nuril ini. Ibarat kata pepatah, bak jatuh tertimpa tangga. Dilecehkan, tapi juga dipersalahkan. Tak kalah parah, ia pun diberhentikan dari pekerjaan. Tiga kemalangan sekaligus!

Kenapa ketidakadilan terhadap Baiq Nuril terjadi? Untuk menjawab pertanyaan ini kita mesti mempertimbangkan relasi kuasa yang timpang antara Baiq dan atasannya.

Baiq yang merupakan guru honorer jelas lemah menghadapi kepala sekolah yang diduga melecehkannya itu. Sebab ia “dilemahkan” oleh relasi atasan-bawahan. 

Dan konsekuensi paling buruk dari relasi kuasa ini adalah munculnya victim blaming atau penyalahan korban yang notabene perempuan sebagai penyebab utama terjadinya pelecehan.

Secara sosiologis budaya victim blaming tidak bisa lepas dari masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas dominan dalam setiap aspek kehidupan. Ditambah lagi, dalam kasus Baiq, terduga pelaku pelecehan memang dalam posisi sebagat atasan.

Akibatnya, ia diberhentikan dari tempat di mana ia bekerja meski ia adalah korban. Selain itu, ia pun dianggap bersalah karena lebih memilih menyebarkan “bukti ” dibanding langsung lapor ke polisi. 

Sebenarnya kemalangan Baiq Nuril tidak perlu terjadi kalau saja payung hukum yang jelas bagi korban kekerasan seksual sudah ada. Soalnya, UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum mengatur hal ini. Tentang perlindungan pekerjaan dan korban dari tunturan pidana misalnya, tidak ada satu pun pasal dan poin dalam UU tersebut yang dapat memberikan kepastian hukum bagi saksi dan korban agar bisa terhindar dari keduanya. 

Bisa jadi inilah yang menyebabkan Baiq dengan mudah dipecat dari tempatnya bekerja bahkan dihukum penjara. 

Jadi apa solusinya? Segera sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang kini mandeg di DPR. Pasalnya, dalam RUU yang sudah digodog sejak 2016 ada pasal yang jelas-jelas mengatur hal bersangkutan, yaitu Pasal 25 tentang hak atas perlindungan di poin yang menyebutkan; 

f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; 

g. perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan.

Karena itu, yuk desak DPR dan pemerintah agar segera mengesahkan RUU PKS agar korban kekerasan dan pelecehan seksual diperlakukan lebih adil. Berikan dukunganmu DI SINI, Teman.

Sumber foto: Beritagar

Langkah 1. teruskan dan beri komentar

teruskan dan beri komentar

Langkah 2. Salin di sini dan menangkan poin

Supporter's Comments

Pono wrote: Kesalahan yang tak cermat dalam penafsiran uud. Dalam hal ini harus di jelaskan perincianya. Karena kita di hadapkan kecanggihan teknologi.
06-03-2019, 15:32
Ubed wrote: Sejujurnya saya bukan orang yang mengikuti perkembangan kasus ini dari awal namun saya pernah melihat pembahasannya disalah satu stasiun tv, dr sana saya melihat jika ibu baiq ini merupakan korban pelecehan seksual, nah ini yg pertama saya sangat setuju bahwa pelaku nya harus dihukum. Namun disisi lain ada yang menyatakan bahwa ibu baiq ini memberikan video rekaman atas kejadian ini kepada org lain sehingga membuat videonya dapat disebarluaskan dan dr pengamatan saya pihak pengacara nya tidak membantah hal ini, nah ini soal yang kedua. Disana ada 2 permasalah yang terjadi yang pertama ibu baiq sebagai korban dan yang kedua beliau yg melakukan kesalahan (terlepas dr kontroversi yg ada sekarang), nah kalau tidak salah beliau dihukum krn masalah yang kedua ini kan (terlepas dr ada atau tidaknya UU yg mengatur ttghal demikian)?? (Ingatkan saya kalau saya salah) nah artinya 2 hal ini adalah 2 hal yang berbeda dan jangan dicampur adukkan. Seharusnya beliau (ibu baiq) tau kemana harus melapor dan memberikan video rekaman tsb sebagai bukti kepda pihak berwajib bukan kpd orang lain yang bisa menyebabkan v*deonya dpt disebarluaskan dengan bebas, nah apa yang saya pikir?? Andaikata beliau (ibu baiq) melaporkan dan memberikan v*deo tsb kepada pihak yang yang benar(berwenang/kepolisian) saya rasa permasalahan ini nggak akan pernah terjadi. Terimakasih, Wassalamualaikum
14-02-2019, 15:46
Rizal wrote: Harusnya Hukum bertindak apalagi ini masalah perempuan.
14-02-2019, 15:42

Lihat aksi lainnya