Dukung KPU Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg

Dukung KPU Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg

Komisi Pemilihan Umum (KPU) kukuh dengan pendiriannya akan menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan eks narapidana kasus korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Walaupun dengan sikap ini, KPU terancam menghadapi gugatan di Mahkamah Agung.

“Lebih baik kami kalah apabila digugat daripada kami tidak mengeluarkan aturan ini," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Jakarta, Sabtu (26/5), seperti dilansir Kompas.

Sebelumnya, DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas menolak usulan KPU untuk melarang eks napi korupsi nyaleg dalam Pemilu 2019. Ketiga lembaga itu beralasan, KPU melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu bila memberlakukan peraturan tersebut.

Seperti juga diungkapkan Wahyu, Temanrakyat sepakat bahwa memerangi korupsi butuh terobosan. Sebab, korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa. Menyengsarakan rakyat dan menghambat pembangunan sekaligus merusak mental anak bangsa.

Menarik untuk dicermati Bawaslu juga ikut menolak aturan KPU ini. Kalau DPR dan pemerintah menolak usulan KPU, boleh dibilang sudah gampang ditebak. Maklum, tak sedikit anggota DPR terjerat kasus korupsi. Begitu juga dengan pejabat pemerintahan. Tapi Bawaslu kok ikut-ikutan ogah ya?

Memang, sikap menolak ini diizinkan oleh undang-undang. Hanya saja, semoga Bawaslu tak “masuk angin.”

Yang jelas buat kita, jangan sampai KPU berjuang sendiri melawan korupsi di negeri ini. Ayo dukung KPU larang mantan napi korupsi masuk bursa caleg.

KPU akan tetap larang eks napi korupsi mencalonkan diri

Lihat aksi lainnya

Siapa yang mengendorse