Teken Petisi, Bebaskan Baiq Nuril dari Hukuman UU ITE

Teken Petisi, Bebaskan Baiq Nuril dari Hukuman UU ITE
 651 pendukung yang memberi tanda tangan 
 1000 adalah tujuannya

Konon keadilan itu buta. Seemosional apapun kita terhadap sebuah kaum, sedekat apapun kita merasa senasib terhadap seseorang, yang benar harus dinyatakan benar. Pun yang salah, tetap dinyatakan salah.

Seperti kasus belakangan yang menghebohkan belakangan ini. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan Baiq Nuril bersalah dalam kasus menyebarkan konten asusila. Akibatnya ibu tiga anak di Mataram, Nusatenggara Barat (NTB) ini harus mendekam di penjara dan denda Rp500 juta.

Kasus ini menjadi pembicaraan karena Baiq pada awalnya adalah korban kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Sekolah berinisial M. Saat itu, Baiq yang berprofesi sebagai guru honorer, berulang kali dilecehkan M secara verbal melalui telepon.

Hingga pada suatu ketika, Baiq merekam pembicaraan saat ditelepon M lagi. Baiq kemudian mengadu ke rekan sejawatnya Imam dan memberikan ponsel berisi rekaman percakapannya dengan M.

Imam kemudian menyebarkan rekaman itu ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram. Mengetahui rekaman perbincangannya didengar banyak orang, M. melaporkan Baiq ke polisi atas dasar Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Setelah sempat dinyatakan tak bersalah pada tingkat Pengadila Negeri Mataram, Baiq akhirnya justru dinyatakan bersalah pada tingkat kasasi MA.

Putusan ini sungguh tak terduga. Bagaimana mungkin Baiq yang pada awalnya korban pelecehan berakhir menjadi pesakitan.

Baiq masih punya kesempatan untuk menghindari hukuman dengan mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun untuk itu, Baiq harus menjalani hukuman terlebih dahulu dan proses pengajuan PK memakan waktu lama.

Atas situasi ini, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memohon Presiden untuk turun tangan. Menurut Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju, Presiden bisa memberikan amnesti untuk membebaskan Baiq. "Kita bisa menyarankan agar Presiden menggunakan hak-haknya berdasarkan konstitusi yakni memberikan amnesti," kata Anggara seperti dikutip IDNTimes.com.

Memang, menurut Anggara, amnesti biasanya diberikan pada terpidana kasus politik. Namun berdasarkan undang-undang, tak ada batasan bagi presiden memberikan amnesti hanya untuk kasus politik.

Untuk itu, Teman Rakyat bersama segenap sidang pembaca memohon Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan kasus yang dihadapi Baiq Nuril dan memberikan amnesti atas namai kemanusiaan. 

Ayo tandatangani petisi ini jika kamu setuju Presiden mengeluarkan amnesti untuk membebaskan Baiq Nuril. Sehingga Baiq bisa kembali ke keluarga dan bertemu dengan ketiga anaknya.

Tandatangani Petisi, Bebaskan Baiq Nuril

Lihat aksi lainnya

Siapa yang menandatangani

Sianni S.
Anan M.
Gigi A.
Erna R.
Ari W.
Yoanda R.
Garin A.
Varha F.
Faiz A.
Samuel T.
Enrico P.
Azmi M.
Dita p.
Andri M.
Mochamad Lucky I.
Dwi P.
Riska A.
intan f.
Riyant F.